Ekonom Muhammadiyah Dorong Evaluasi Transparansi Dana Bansos di Tahun Politik 2024

"Percepatan penyaluran yang belum masuk pada tahun realisasi anggaran dan dikebut di awal-awal tahun sebelum masa pencoblosan 14 Februari 2024 menjadi tanya besar, apa gerakan yang terjadi? Bagi penerima manfaat (KPM) hal itu tidak menjadi masalah. Akan tetapi, demi akuntabilias dan transparansi anggaran, harus segera dievaluasi dan diaudit serta segera diumumkan pada Februari 2024 ini," ujarnya.

Ia juga mengutip penilaian dari pihak Bappenas RI yang menyatakan bahwa hanya 42 persen dari Bansos yang efektif dan tepat sasaran, sementara 58 persen sisanya tidak jelas arah penggunaannya. Ini mengindikasikan potensi penyalahgunaan dalam tahun politik 2024.

"Bahkan, jauh-jauh hari, pihak Bappenas RI telah menyampaikan evaluasi bahwa Bansos hanya efektif alias tepat sasaran 42 persen dan 58 persen tidak jelas ujungnya ke mana. Maka, besar kemungkinan, pada tahun politik 2024, dimanfaatkan untuk investasi politik bagi pihak tertentu," tandasnya.

Mukhaer menekankan perlunya tindakan cepat dan transparan dalam mengaudit program bansos untuk memastikan bahwa dana tersebut benar-benar mencapai sasaran yang tepat dan tidak dimanfaatkan untuk kepentingan politik tertentu. "Audit segera bansos! Jangan sampai dimanfaatkan untuk kepentingan politik," tegasnya.