Ronny Talapessy TPN Sindir Prabowo-Gibran Menang di Survei, tapi Sepi di Lapangan
Kamis, 08 Februari 2024 - 17:11 WIB
Direktur Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Ronny Talapessy menanggapi hasil survei terbaru Populi Center yang menempatkan Prabowo-Gibran di urutan teratas. Foto/Felldy Utama
JAKARTA - Direktur Hukum Tim Pemenangan Nasional ( TPN ) Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Ronny Talapessy menanggapi hasil survei terbaru Populi Center yang menempatkan Prabowo-Gibran di urutan teratas. Ronny menilai hasil survei terbaru Populi Center tersebut sekadar upaya menebar dan menciptakan efek ikut-ikutan (bandwagon effect).
“Dengan tujuan mengarahkan calon pemilih pada sesuatu yang sedang menjadi tren. Calon pemilih sedang coba dikepung agar mengira bahwa paslon tertentu, dalam hal ini paslon 02 Prabowo-Gibran yang selalu unggul selama proses kampanye,” kata Ronny dalam keterangan tertulisnya, Kamis (8/2/2024).
Dia melanjutkan, tren lain yang diupayakan sejak awal proses kampanye adalah pemilu satu putaran. “Demikian pula soal approval rating Presiden Joko Widodo yang selalu tinggi dan dikait-kaitkan dengan sosok Gibran. Semua upaya ini dapat dibaca dan dimaknai dalam skema upaya menciptakan bandwagon effect tadi,” tuturnya.
Namun, kata dia, realitas di lapangan justru menunjukkan banyak sekali dinamika. Dia menuturkan, proses politik terus berdialektika. “Dua pekan terakhir misalnya, kita bisa melihat bagaimana kampanye terbuka paslon 03 di kota-kota di Jawa sangat jauh lebih ramai dipenuhi massa rakyat. Justru kampanye-kampanye paslon 02 seringkali sepi. Ini unik, karena selalu menang di survei, tapi sepi di lapangan,” katanya.
Adapun soal approval rating Jokowi juga saat ini mendapat tantangan berat karena kritikan para akademisi. Dia mengungkapkan, masyarakat bisa menilai dengan kritis kinerja presiden. Soal membangun dari pinggiran, Indonesia sentris, infrastruktur, tentu menjadi poin penting sebagai legacy Jokowi.
“Tapi sangat disayangkan, rapor Presiden Joko Widodo dalam hal menjaga, merawat, dan memperkuat demokrasi, memperkuat negara hukum, justru berada di titik kritis sejak kasus MKMK yang melibatkan Paman Usman kemarin. Rakyat ingin pembangunan infrastruktur dapat ditopang oleh demokrasi yang sehat dan hukum yang adil,” jelasnya.
Lebih lanjut dia mengatakan, ketidakpuasan publik sebenarnya wajar. Dia menambahkan, kalau calon pemimpin sudah mengakali hukum, melanggar etika, ini akan menjadi contoh buruk, seolah-olah kekuasaan dapat seenaknya menggunakan hukum sesuai kepentingannya sendiri.
“Kemajuan fisik suatu bangsa harus dibangun di atas fondasi negara hukum yang adil, menghormati norma-norma dan etika yang ada. Di titik inilah profil Ganjar-Mahfud terlihat sangat tepat untuk mengisi kelemahan Jokowi,” imbuhnya.
Dia mengatakan, hari-hari ini justru mesin partai pendukung Ganjar-Mahfud semakin militan bergerak di akar rumput. “Banteng-banteng ketaton terutama di Jawa Tengah, Jawa Timur, solid menjaga basis suara. Sementara partai-partai pendukung lain aktif memperluas basis dukungan,” ungkapnya.
“Kader-kader ini mengetuk pintu-pintu rumah warga dan meyakinkan rakyat bahwa hanya Ganjar-Mahfudlah yang paling tepat meneruskan, mempercepat, dan memperbaiki program-program Nawacita. Aksi-aksi militan ini saya yakin akan membawa efek lompatan kualitatif pada 14 Februari nanti,” pungkasnya.
“Dengan tujuan mengarahkan calon pemilih pada sesuatu yang sedang menjadi tren. Calon pemilih sedang coba dikepung agar mengira bahwa paslon tertentu, dalam hal ini paslon 02 Prabowo-Gibran yang selalu unggul selama proses kampanye,” kata Ronny dalam keterangan tertulisnya, Kamis (8/2/2024).
Dia melanjutkan, tren lain yang diupayakan sejak awal proses kampanye adalah pemilu satu putaran. “Demikian pula soal approval rating Presiden Joko Widodo yang selalu tinggi dan dikait-kaitkan dengan sosok Gibran. Semua upaya ini dapat dibaca dan dimaknai dalam skema upaya menciptakan bandwagon effect tadi,” tuturnya.
Namun, kata dia, realitas di lapangan justru menunjukkan banyak sekali dinamika. Dia menuturkan, proses politik terus berdialektika. “Dua pekan terakhir misalnya, kita bisa melihat bagaimana kampanye terbuka paslon 03 di kota-kota di Jawa sangat jauh lebih ramai dipenuhi massa rakyat. Justru kampanye-kampanye paslon 02 seringkali sepi. Ini unik, karena selalu menang di survei, tapi sepi di lapangan,” katanya.
Adapun soal approval rating Jokowi juga saat ini mendapat tantangan berat karena kritikan para akademisi. Dia mengungkapkan, masyarakat bisa menilai dengan kritis kinerja presiden. Soal membangun dari pinggiran, Indonesia sentris, infrastruktur, tentu menjadi poin penting sebagai legacy Jokowi.
“Tapi sangat disayangkan, rapor Presiden Joko Widodo dalam hal menjaga, merawat, dan memperkuat demokrasi, memperkuat negara hukum, justru berada di titik kritis sejak kasus MKMK yang melibatkan Paman Usman kemarin. Rakyat ingin pembangunan infrastruktur dapat ditopang oleh demokrasi yang sehat dan hukum yang adil,” jelasnya.
Lebih lanjut dia mengatakan, ketidakpuasan publik sebenarnya wajar. Dia menambahkan, kalau calon pemimpin sudah mengakali hukum, melanggar etika, ini akan menjadi contoh buruk, seolah-olah kekuasaan dapat seenaknya menggunakan hukum sesuai kepentingannya sendiri.
“Kemajuan fisik suatu bangsa harus dibangun di atas fondasi negara hukum yang adil, menghormati norma-norma dan etika yang ada. Di titik inilah profil Ganjar-Mahfud terlihat sangat tepat untuk mengisi kelemahan Jokowi,” imbuhnya.
Dia mengatakan, hari-hari ini justru mesin partai pendukung Ganjar-Mahfud semakin militan bergerak di akar rumput. “Banteng-banteng ketaton terutama di Jawa Tengah, Jawa Timur, solid menjaga basis suara. Sementara partai-partai pendukung lain aktif memperluas basis dukungan,” ungkapnya.
“Kader-kader ini mengetuk pintu-pintu rumah warga dan meyakinkan rakyat bahwa hanya Ganjar-Mahfudlah yang paling tepat meneruskan, mempercepat, dan memperbaiki program-program Nawacita. Aksi-aksi militan ini saya yakin akan membawa efek lompatan kualitatif pada 14 Februari nanti,” pungkasnya.
(rca)
tulis komentar anda