Tujuh Menko Polhukam yang Bukan Kader Partai, Nomor 2 Melejit Jadi Presiden RI

Jum'at, 26 Januari 2024 - 21:01 WIB
Rapat Koordinasi Kemenpan RB bersama Menko Polhukam Mahfud MD di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin 24 Juli 2023. FOTO/HUMAS KEMENPAN RB
JAKARTA - Sejumlah tokoh nasional yang bukan berasal partai politik pernah menduduki jabatan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan ( Menko Polhukam ). Salah satunya di antaranya melesat menjadi Presiden Republik Indonesia (RI).

Menko Polhukam merupakan pemimpin kementerian yang bertugas mengkoordinasi menteri-menteri di bawahnya bidang politik, hukum, dan keamanan. Jabatan ini ada sejak zaman Presiden Soeharto pada Kabinet Pembangunan III, tepatnya tahun 1978. Namun seiring waktu mengalami beberapa kali perubahan nama.

Sesuai nomenklatur, awalnya bernama Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam); kemudian berubah menjadi Menteri Negara Koordinator Bidang Politik dan Keamanan; kemudian Menteri Koordinator Bidang Politik, Sosial, dan Keamanan (Menko Polsoskam); dan terakhir Menko Polhukam.



Sejak pertama kali, jabatan Menko Polhukam setidaknya telah diduduki oleh 14 orang. Delapan orang merupakan kader Partai Golkar, 1 orang dari Partai Hanura, dan 1 orang lagi dari Partai Nasdem. Sementara sisanya, 7 orang bukan kader partai. Siapa saja mereka?



7 Menkopolhukam yang Bukan Kader Partai

1. Soerjadi Soedirdja

Jenderal TNI (HOR) (Purn) Soerjadi Soedirdja menjabat sebagai Menko Polsoskam pada 15 Februari 2000 hingga 23 Agustus 2000. Jabatan yang singkat ini disebabkan karena saat itu ia merangkap jabatan sebagai Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah (Mendagri Otda) sehingga jabatan Menko harus dilepas.

Sebelum menjabat sebagai Menko Polsoskam, pria kelahiran 11 Oktober 1938 itu menjabat sebagai Mendagri Otda periode 1999-2001, dan Gubernur DKI Jakarta periode 1992-1997.

2. Susilo Bambang Yudhoyono

Jenderal TNI (HOR) (Purn) Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjabat sebagai Menko Polsoskam pada 23 Agustus 2000 hingga 1 Juni 2001 di zaman Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur).

SBY kembali ditunjuk sebagai Menko Polkam oleh Presiden Megawati Soekarnoputri, menggantikan Agum Gumelar pada 10 Agustus 2001. Pada Oktober 2002, SBY dicalonkan oleh Partai Demokrat sebagai presiden di Pilpres 2004 dan tak berapa lama, ia bergabung dengan partai tersebut.
Dapatkan berita terbaru, follow WhatsApp Channel SINDOnews sekarang juga!
Halaman :
tulis komentar anda
Video Rekomendasi
Berita Terkait
Rekomendasi
Terpopuler
Berita Terkini More