Tujuh Menko Polhukam yang Bukan Kader Partai, Nomor 2 Melejit Jadi Presiden RI

JAKARTA - Sejumlah tokoh nasional yang bukan berasal partai politik pernah menduduki jabatan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan ( Menko Polhukam ). Salah satunya di antaranya melesat menjadi Presiden Republik Indonesia (RI).

Menko Polhukam merupakan pemimpin kementerian yang bertugas mengkoordinasi menteri-menteri di bawahnya bidang politik, hukum, dan keamanan. Jabatan ini ada sejak zaman Presiden Soeharto pada Kabinet Pembangunan III, tepatnya tahun 1978. Namun seiring waktu mengalami beberapa kali perubahan nama.

Sesuai nomenklatur, awalnya bernama Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam); kemudian berubah menjadi Menteri Negara Koordinator Bidang Politik dan Keamanan; kemudian Menteri Koordinator Bidang Politik, Sosial, dan Keamanan (Menko Polsoskam); dan terakhir Menko Polhukam.

Baca juga: Jenderal Polisi Aktif di Korps Brimob, Nomor 6 Terjun dalam Operasi Tatoli di Tim-Tim

Sejak pertama kali, jabatan Menko Polhukam setidaknya telah diduduki oleh 14 orang. Delapan orang merupakan kader Partai Golkar, 1 orang dari Partai Hanura, dan 1 orang lagi dari Partai Nasdem. Sementara sisanya, 7 orang bukan kader partai. Siapa saja mereka?

7 Menkopolhukam yang Bukan Kader Partai

1. Soerjadi Soedirdja

Jenderal TNI (HOR) (Purn) Soerjadi Soedirdja menjabat sebagai Menko Polsoskam pada 15 Februari 2000 hingga 23 Agustus 2000. Jabatan yang singkat ini disebabkan karena saat itu ia merangkap jabatan sebagai Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah (Mendagri Otda) sehingga jabatan Menko harus dilepas.

Sebelum menjabat sebagai Menko Polsoskam, pria kelahiran 11 Oktober 1938 itu menjabat sebagai Mendagri Otda periode 1999-2001, dan Gubernur DKI Jakarta periode 1992-1997.

2. Susilo Bambang Yudhoyono

Jenderal TNI (HOR) (Purn) Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjabat sebagai Menko Polsoskam pada 23 Agustus 2000 hingga 1 Juni 2001 di zaman Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur).

SBY kembali ditunjuk sebagai Menko Polkam oleh Presiden Megawati Soekarnoputri, menggantikan Agum Gumelar pada 10 Agustus 2001. Pada Oktober 2002, SBY dicalonkan oleh Partai Demokrat sebagai presiden di Pilpres 2004 dan tak berapa lama, ia bergabung dengan partai tersebut.

SBY mengundurkan diri pada 12 Maret 2004 dari Kabinet Gotong Royong pimpinan Presiden Megawati Soekarnoputri dan mencalonkan diri sebagai presiden pada Pilpres 2004. SBY yang berpasangan dengan Jusuf Kalla (JK) memenangi pilpres dan menjadi Presiden ke-6 RI.

3. Agum Gumelar

Jenderal TNI (HOR) (Purn) Agum Gumelar sempat menduduki jabatan Menko Polsoskam di zaman Presiden Abdurrahman Wahid. Namun jabatan itu sangat singkat, dari 1 Juni hingga 23 Juli 2001.

Agum juga sempat menjabat Menteri Pertahanan yang juga sangat singkap pada 20 Juli-23 Juli 2001. Selain itu, Agum menjabat sebagai Menteri Perhubungan dan Telekomunikasi periode 2000-2001, dan Menteri Perhubungan periode 1999-2000. Di luar pemerintahan, Agum menjalankan tugas sebagai Ketua Umum PSSI dari 1999 sampai 2003.

4. Hari Sabarno

Jenderal TNI (HOR) (Purn) Hari Sabarno diangkat menjadi Menko Polkam oleh Presiden Megawati Soekarnoputri menggantikan Susilo Bambang Yudhoyono yang mengundurkan diri dari jabatan tersebut. Kala itu Hari Sabarno juga menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri, sehingga rapat jabatan dari mulai 12 Maret-20 Oktober 2004.

Sebelum menjabat menteri, Hari Sabarno adalah Anggota MPR/DPR Fraksi ABRI (1995—1997) dan Ketua Fraksi ABRI MPR/DPR (1997—1999).

5. Widodo Adi Sutjipto

Laksamana TNI (Purn) Widodo Adi Sutjipto menjabat Menko Polhukam pada periode pertama Presiden SBY. Mantan Panglima TNI ini kemudian dipercaya menjabat sebagai Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) dari 2010 hingga 2014.

6. Djoko Suyanto

Marsekal TNI (Purn) Djoko Suyanto ditunjuk menjadi Menko Polhukam pada periode kedua Presiden SBY, 2009-2014. Ketika masih aktif di militer, Djoko Suyanto menduduki posisi Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) di 2005 hingga 2006, dan Panglima TNI pada 2006 hingga 2007.

7. Mahfud MD

Selanjutnya ada nama Mahfud MD, Menko Polhukam yang bukan kader partai. Ia sempat menjadi kader Partai Kebangkita Bangsa (PKB) sejak 1998 hingga 2009, tapi Mahfud MD independen hingga saat ini. Pada 23 Oktober 2019, Presiden Jokowi menunjuknya menjadi Menko Polhukam. Jabatan itu akan berakhir pada tahun 2024 ini.

Mahfud MD bisa dibilang memiliki segudang pengalaman. Sebelumnya, ia sempat meduduki jabatan sebagai Menteri Pertahanan (2000-2001) dan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia (20 Juli 2001-23 Juli 2003). Mahfud juga pernah menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) dari 2008 hingga 2013.