Sorot Akun X Kemhan Unggah Tagar Prabowo-Gibran, Ganjar Bicara Conflict of Interest
Selasa, 23 Januari 2024 - 16:30 WIB
Capres Nomor Urut 3, Ganjar Pranowo menyoroti akun medsos X Kemhan lantaran diduga dipakai untuk kampanye paslon Capres dan Cawapres Nomor Urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Foto/TPN
KENDAL - Capres Nomor Urut 3 yang diusung Partai Perindo, Ganjar Pranowo menyoroti akun medsos X Kementerian Pertahanan (Kemhan) lantaran diduga dipakai untuk kampanye paslon Capres dan Cawapres Nomor Urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka .
"Itulah yang sejak awal kita bicara, apakah seorang yang sekarang menjabat di dalam jabatan publik, apalagi selevel menteri itu mundur atau tidak. Gubernur, bupati wali kota, mundur atau tidak, semua di jabatan publik," ujar Ganjar di Kendal, Selasa (23/1/2024).
Ganjar yang dikenal sebagai sosok pemimpin muda, energetik, merakyat, berprestasi, berpengalaman dan family man itu mengatakan, setiap orang yang menduduki suatu jabatan harus bisa bersikap netral. Pasalnya, manakala seorang pejabat yang belum mundur dari jabatannya tapi tetap dibolehkan untuk berkampanye hingga menggunakan fasilitas negara, bakal ada potensi conflict of interest.
"Ketika keputusannya tidak dan diperbolehkan, maka ada potensi conflict of interest (COI), kami berdiskusi dengan Pak Mahfud soal ini, itu ada potensinya loh, kita mesti hati-hati. Mampu nggak kita menjaga diri kita untuk bisa netral dan tidak menggunakan fasilitas. Itu saja," tuturnya.
Ganjar menerangkan masyarakat saat ini sangat cerdas dan bisa melihat manakala ada seseorang menggunakan fasilitas negara hingga alat transportasi negara dengan alasan kunjungan kerja. Namun nyatanya, dia malah berkampanye, masyarakat tentunya bisa menilainya pula.
Maka itu, dia menyarankan agar seseorang yang menggunakan jabatannya untuk berkampanye untuk mundur saja dari jabatannya. Sebabnya, semua itu tentu bakal ada risikonya jika terus dilanjutkan.
"Nah dengan beberapa kejadian orang menggunakan fasilitas, menggunakan alat transportasi alasannya kunjungan kunjungan kerja tapi di sana kampanye kan rakyat bisa melihat, maka kita sedang mengambil risiko itu. Maka, saya sarankan mundur lah, berubahlah aturan, termasuk Pak Mahfud," jelasnya.
"Sudah diskusi dengan beliau (Mahfud) pada soal-soal ini agar fair lebih baik mundur lah. Kalau aturannya mau dibuat lebih bagus, pasti rakyat akan lebih senang karena tidak ada yang mengklaim apakah bansosnya ini milik kementerian, apakah berasnya itu milik kementerian, kan nggak bisa lagi, semua orang akan merasa fair," pungkasnya.
"Itulah yang sejak awal kita bicara, apakah seorang yang sekarang menjabat di dalam jabatan publik, apalagi selevel menteri itu mundur atau tidak. Gubernur, bupati wali kota, mundur atau tidak, semua di jabatan publik," ujar Ganjar di Kendal, Selasa (23/1/2024).
Baca Juga
Ganjar yang dikenal sebagai sosok pemimpin muda, energetik, merakyat, berprestasi, berpengalaman dan family man itu mengatakan, setiap orang yang menduduki suatu jabatan harus bisa bersikap netral. Pasalnya, manakala seorang pejabat yang belum mundur dari jabatannya tapi tetap dibolehkan untuk berkampanye hingga menggunakan fasilitas negara, bakal ada potensi conflict of interest.
"Ketika keputusannya tidak dan diperbolehkan, maka ada potensi conflict of interest (COI), kami berdiskusi dengan Pak Mahfud soal ini, itu ada potensinya loh, kita mesti hati-hati. Mampu nggak kita menjaga diri kita untuk bisa netral dan tidak menggunakan fasilitas. Itu saja," tuturnya.
Ganjar menerangkan masyarakat saat ini sangat cerdas dan bisa melihat manakala ada seseorang menggunakan fasilitas negara hingga alat transportasi negara dengan alasan kunjungan kerja. Namun nyatanya, dia malah berkampanye, masyarakat tentunya bisa menilainya pula.
Maka itu, dia menyarankan agar seseorang yang menggunakan jabatannya untuk berkampanye untuk mundur saja dari jabatannya. Sebabnya, semua itu tentu bakal ada risikonya jika terus dilanjutkan.
"Nah dengan beberapa kejadian orang menggunakan fasilitas, menggunakan alat transportasi alasannya kunjungan kunjungan kerja tapi di sana kampanye kan rakyat bisa melihat, maka kita sedang mengambil risiko itu. Maka, saya sarankan mundur lah, berubahlah aturan, termasuk Pak Mahfud," jelasnya.
Baca Juga
"Sudah diskusi dengan beliau (Mahfud) pada soal-soal ini agar fair lebih baik mundur lah. Kalau aturannya mau dibuat lebih bagus, pasti rakyat akan lebih senang karena tidak ada yang mengklaim apakah bansosnya ini milik kementerian, apakah berasnya itu milik kementerian, kan nggak bisa lagi, semua orang akan merasa fair," pungkasnya.
(kri)
tulis komentar anda