Ketidaknetralan Bukti Ketidakmampuan dan Takut Kalah Pilpres 2024

Kamis, 18 Januari 2024 - 21:21 WIB
"Penyelenggara pemilu, KPU, Bawaslu yang saat ini seakan tidak bisa berbuat apa-apa atau mandul ya memang harus kita kritisi. Karena kalau nggak, mereka semakin tidak becus kerjanya. Nah jadi wajar ketika TPN Ganjar-Mahfud maupun Timnas Amin berteriak soal kecurangan pemilu di berbagai daerah," ungkapnya.

Kondisi dan situasi saat ini dinilai sudah melanggar prinsip pemilu. "Jadi ini sudah tidak jurdil. Paslon 2 benar-benar memanfaatkan struktur birokrasinya, program-program pemerintah, kelihatan banget, kalang-kabut," kata Ridho.

Dia menilai paslon 2 kalah dalam hal positif dibandingkan paslon lain. Prabowo berulang kali kalah dalam kontestasi pemilihan presiden dan dinilai tidak banyak berbuat selama menjabat Menhan. Sedangkan Gibran dinilai sebagai buah dari pelanggaran etik.

"Sehingga nggak ada yang bisa dipertaruhkan dari paslon 2. Dalam banyak kesempatan, terutama debat capres, tidak ada yang bisa diandalkan konsep-konsepnya malah joget-joget, politik santuy dan lain sebagainya," ujarnya.

Sebelumnya, Deputi Bidang Hukum TPN Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Todung Mulya Lubis menduga ada konspirasi yang dirancang untuk memenangkan pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Salah satunya maraknya aksi pelanggaran netralitas ASN di berbagai daerah.

“Ini juga ya satu kecurangan yang sangat telanjang di depan mata kita dan tidak bisa dibenarkan sama sekali,” kata Todung.

Sementara, Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion Dedi Kurnia Syah mengatakan, Bawaslu dan kepolisian harus turun tangan menanggapi laporan ketidaknetralan aparat pemerintah, termasuk yang dilakukan Presiden Joko Widodo dan keluarganya.
Halaman :
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!