93 Pegawai Diduga Terlibat Pungli, Ganjar Minta KPK Berantas Korupsi di Internal
Rabu, 17 Januari 2024 - 18:03 WIB
"Ini menyangkut integritas. Kalau KPK mau berburu untuk memberantas korupsi, ini salah satu ladangnya, pungli," kata Ganjar, di sela pertemuan dengan sopir truk di Terminal Bus Kota Limpung, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Rabu (17/1/2024).
Menurut Ganjar, pencegahan korupsi harus terus-menerus dilakukan melalui pengawasan yang ketat. Jika tidak, KPK tidak dapat menjalankan fungsinya dan akan selalu muncul kejadian serupa di kemudian hari. "Kalau ini tidak dilakukan, itu seperti namanya kapok lombok, makan cabe kepedesan. Ngomong tobat-tobat, tapi besok dicoba lagi, kumat lagi," ujarnya.
Baca juga: Pegawai KPK Terlibat Pungli: dari Kepala Rutan, Komandan Regu, hingga Staf Biasa
Capres yang didukung Partai Persatuan Indonesia (Perindo) itu menyampaikan skandal pungli yang melibatkan 93 pegawai, KPK harus direformasi agar kredibilitas KPK dapat ditegakkan kembali. Selain itu, transparansi juga harus terus dilakukan KPK, dan pengawasan dari masyarakat juga harus berjalan sebagai alat kontrol.
"Kalau tidak, KPK tidak bisa juga menjalankan fungsinya. Kejadian pungli di internal KPK itu, ya karena lemahnya pengawasan, ternyata nilai yang ada di dalam pun tidak seperti yang didengungkan. Ini yang mesti direformasi. Maka buat KPK kembalikan lagi kredibilitasnya, tapi semua harus ikut dalam pencegahan korupsi," tutur Ganjar.
Menurut Ganjar, pencegahan korupsi harus terus-menerus dilakukan melalui pengawasan yang ketat. Jika tidak, KPK tidak dapat menjalankan fungsinya dan akan selalu muncul kejadian serupa di kemudian hari. "Kalau ini tidak dilakukan, itu seperti namanya kapok lombok, makan cabe kepedesan. Ngomong tobat-tobat, tapi besok dicoba lagi, kumat lagi," ujarnya.
Baca juga: Pegawai KPK Terlibat Pungli: dari Kepala Rutan, Komandan Regu, hingga Staf Biasa
Capres yang didukung Partai Persatuan Indonesia (Perindo) itu menyampaikan skandal pungli yang melibatkan 93 pegawai, KPK harus direformasi agar kredibilitas KPK dapat ditegakkan kembali. Selain itu, transparansi juga harus terus dilakukan KPK, dan pengawasan dari masyarakat juga harus berjalan sebagai alat kontrol.
"Kalau tidak, KPK tidak bisa juga menjalankan fungsinya. Kejadian pungli di internal KPK itu, ya karena lemahnya pengawasan, ternyata nilai yang ada di dalam pun tidak seperti yang didengungkan. Ini yang mesti direformasi. Maka buat KPK kembalikan lagi kredibilitasnya, tapi semua harus ikut dalam pencegahan korupsi," tutur Ganjar.
Lihat Juga :