Mahfud MD Tegaskan Penegakan Hukum Indonesia Harus Konsisten
Senin, 15 Januari 2024 - 19:13 WIB
Cawapres nomor urut 3, Mahfud MD, mengungkapkan pentingnya penegakkan hukum yang konsisten. Foto/MPI/muhamad fadli ramadhani
JAKARTA - Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3, Mahfud MD, mengungkapkan pentingnya penegakkan hukum yang konsisten. Hal itu penting untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
Hal itu dikatakan Mahfud saat menghadiri pertemuan dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, ibu-ibu pengajian, dan guru se-Kabupaten Langkat, Senin (15/1/2024).
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) itu menegaskan pasangan calon presiden (capres) Ganjar Pranowo dan Cawapres Mahfud MD, fokus pada penegakkan hukum. Menurutnya, hal itu perlu dilakukan untuk menyejahterakan masyarakat Indonesia.
"Ganjar-Mahfud itu melihat bahwa yang paling penting di Indonesia saat ini adalah penegakkan hukum dan keadilan. Mau membangun kesejahteraan, ekonomi masyarakat, pendidikan, kelautan, semuanya, kalau hukum ditegakkan dengan benar, maka semuanya akan berjalan baik," katanya.
Mahfud mengungkapkan penegakkan hukum ada dua, yakni ofensif dan defensif. Itu bisa diterapkan di Indonesia tergantung dari kasus yang sedang ditangani. "Oleh sebab itu, kita jadikan penegakkan hukum itu sebagai sarana membangun kesejahteraan rakyat. Maka penegakkan hukum itu ada dua. satu, ofensif, keras. yang kedua defensif, melindungi," ujarnya.
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu mengakui pelanggaran hukum terjadi ke atas, di kalangan pejabat KKN, oligarki, pengusaha, itu berkolusi untuk melakukan perampasan atas hak-hak rakyat. Oleh sebab itu, dibutuhkan ketegasan dalam mengatasinya sehingga menggunakan cara ofensif.
"Rakyat kecil, kita berikan perlindungan, defensif. Nggak boleh tanah rakyat dirampas, tanah adat dirampas. Ketika rakyat melapor diusir, katanya tanahnya sudah dimiliki orang lain, padahal dia tidak pernah jual. Ini laporan yang banyak masuk dan tidak ada yang membela rakyat seperti ini. Oleh sebab itu, yang di atas yang suka melakukan korupsi itu kita sikat dengan ofensif, yang di bawah kita lindungi dengan defensif, kita berikan perlindungan hukum," katanya.
Hal itu dikatakan Mahfud saat menghadiri pertemuan dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, ibu-ibu pengajian, dan guru se-Kabupaten Langkat, Senin (15/1/2024).
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) itu menegaskan pasangan calon presiden (capres) Ganjar Pranowo dan Cawapres Mahfud MD, fokus pada penegakkan hukum. Menurutnya, hal itu perlu dilakukan untuk menyejahterakan masyarakat Indonesia.
"Ganjar-Mahfud itu melihat bahwa yang paling penting di Indonesia saat ini adalah penegakkan hukum dan keadilan. Mau membangun kesejahteraan, ekonomi masyarakat, pendidikan, kelautan, semuanya, kalau hukum ditegakkan dengan benar, maka semuanya akan berjalan baik," katanya.
Mahfud mengungkapkan penegakkan hukum ada dua, yakni ofensif dan defensif. Itu bisa diterapkan di Indonesia tergantung dari kasus yang sedang ditangani. "Oleh sebab itu, kita jadikan penegakkan hukum itu sebagai sarana membangun kesejahteraan rakyat. Maka penegakkan hukum itu ada dua. satu, ofensif, keras. yang kedua defensif, melindungi," ujarnya.
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu mengakui pelanggaran hukum terjadi ke atas, di kalangan pejabat KKN, oligarki, pengusaha, itu berkolusi untuk melakukan perampasan atas hak-hak rakyat. Oleh sebab itu, dibutuhkan ketegasan dalam mengatasinya sehingga menggunakan cara ofensif.
"Rakyat kecil, kita berikan perlindungan, defensif. Nggak boleh tanah rakyat dirampas, tanah adat dirampas. Ketika rakyat melapor diusir, katanya tanahnya sudah dimiliki orang lain, padahal dia tidak pernah jual. Ini laporan yang banyak masuk dan tidak ada yang membela rakyat seperti ini. Oleh sebab itu, yang di atas yang suka melakukan korupsi itu kita sikat dengan ofensif, yang di bawah kita lindungi dengan defensif, kita berikan perlindungan hukum," katanya.
(cip)
tulis komentar anda