IPW Minta Polri Halau 500 TKA Asal China Masuk Sultra
Kamis, 30 April 2020 - 18:41 WIB
Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW), Neta S Pane. Foto/Istimewa
JAKARTA - Indonesia Police Watch (IPW) menantang keberanian Kepolisian Republik Indonesia (Polri) untuk menghalau kedatangan 500 tenaga kerja asing (TKA) asal China ke Sulawesi Tenggara di tengah kebijakan pelarangan mudik untuk memutus rantai penyebaran Corona (Covid-19).
Ketua Presidium IPW, Neta S Pane mengatakan Presiden Jokowi melarang masyarakat Indonesia untuk mudik dan bahkan menyuruh para pemudik putar arah ke tempat asal keberangkatannya.
Namun di lain sisi, ada rencana sebanyak 500 TKA China mendatangi Sulawesi Tenggara.
"IPW akan melihat apakah Polri berani menghalau TKA China itu, seperti Polri menghalau bangsanya yang hendak mudik?" kata Neta dalam keterangan tertulisnya, Kamis (30/4/2020).
Menurut Neta, jika Polri tidak berani menghalau, rakyat Sultra harus melakukan pagar betis untuk menghalau para TKA China. "Rakyat Sultra perlu mencontoh cara polisi menghalau pemudik di jalan tol," katanya. ( )
Neta menjelaskan sikap ngawur pemerintah bisa menimbulkan masalah baru. "Selain itu, DPR perlu memanggil Menaker untuk mencari tahu siapa yang menjadi biang kerok atas rencana kedatangan 500 TKA China itu," lanjut Neta.
Dari situ, menurut Neta, DPR harus meminta Menaker membatalkan kedatangan 500 TKA China ke Sultra agar tidak menimbulkan konflik baru ditengah masyarakat selama wabah Virus Corona ini.
"Sikap ngawur pemerintah ini sangat memprihatinkan," ujarnya.
Ketua Presidium IPW, Neta S Pane mengatakan Presiden Jokowi melarang masyarakat Indonesia untuk mudik dan bahkan menyuruh para pemudik putar arah ke tempat asal keberangkatannya.
Namun di lain sisi, ada rencana sebanyak 500 TKA China mendatangi Sulawesi Tenggara.
"IPW akan melihat apakah Polri berani menghalau TKA China itu, seperti Polri menghalau bangsanya yang hendak mudik?" kata Neta dalam keterangan tertulisnya, Kamis (30/4/2020).
Menurut Neta, jika Polri tidak berani menghalau, rakyat Sultra harus melakukan pagar betis untuk menghalau para TKA China. "Rakyat Sultra perlu mencontoh cara polisi menghalau pemudik di jalan tol," katanya. ( )
Neta menjelaskan sikap ngawur pemerintah bisa menimbulkan masalah baru. "Selain itu, DPR perlu memanggil Menaker untuk mencari tahu siapa yang menjadi biang kerok atas rencana kedatangan 500 TKA China itu," lanjut Neta.
Dari situ, menurut Neta, DPR harus meminta Menaker membatalkan kedatangan 500 TKA China ke Sultra agar tidak menimbulkan konflik baru ditengah masyarakat selama wabah Virus Corona ini.
"Sikap ngawur pemerintah ini sangat memprihatinkan," ujarnya.
(dam)
tulis komentar anda