Ganjar-Mahfud Gagas Zaken Kabinet, Demokrasi Dinilai Akan Lebih Sehat

"Bagi PDIP, ini juga mungkin menjadi titik balik setelah dua periode menjadi partai pemenang dan memutuskan koalisi besar, kemudian di akhir periode pemerintahan presiden yang mula diusungnya justru berjuang bersama partai lain di koalisi besar pemerintahan yang dibentuknya sendiri dalam pilpres selanjutnya," katanya.

Sangat Fundamental

Hal senada disampaikan Pengamat Politik Citra Institute Yusak Farchan. Menurutnya, gagasan zaken kabinet oleh pasangan pasangan Ganjar-Mahfud sangat fundamental untuk menghindari politik ‘dagang sapi’.

"Komitmen Ganjar-Mahfud untuk membentuk kabinet tanpa sistem jatah menteri sangat fundamental untuk menghindari sistem politik dagang sapi dalam menyusun kabinet pasca pemilu," kata Yusak.

Gagasan ini harus diapresiasi untuk mengimbangi tren menguatnya party kabinet dalam sejarah pemerintahan pasca reformasi. "Jatah menteri biasanya identik dengan jatah bagi parpol pendukung, atau relawan yang membantu pemenangan kandidat," katanya.

Tanpa sistem jatah menteri, Ganjar-Mahfud bisa mengangkat para menteri yang dianggap kompeten dalam menjalankan pemerintahan sesuai bidang keahliannya. "Jadi mirip dengan kabinet ahli," kata Dekan FISIP Universitas Pamulang ini.

Yusak menambahkan desain kabinet ahli juga akan mengurangi angka korupsi. Zaken Kabinet, kata Yusak, sangat mungkin dilakukan PDIP dan partai politik pengusung pasangan Ganjar-Mahfud.

"Kalau kita lihat postur koalisi pendukung Ganjar-Mahfud, gagasan pembentukan zaken kabinet atau kabinet ahli memang dimungkinkan karena postur koalisinya ramping," tutur Yusak.

Namun, dia mengingatkan tujuan sebenarnya dari membentuk kabinet ahli. "Perlu dipertegas agar menteri yang diambil benar-benar dari kalangan ahli atau profesional nonpartai," tandas Yusak.

Untuk diketahui, pasangan Ganjar-Mahfud berkomitmen membentuk kabinet tanpa sistem ‘jatah menteri’ jika nantinya terpilih memimpin Indonesia. Mahfud menyatakan secara politik, nantinya pengangkatan menteri tidak boleh memakai sistem politik ‘dagang sapi’.