KontraS Sorot Pelanggar HAM Berat Jadi Capres: Impunitas Dilanggengkan

Jane menuturkan Pemerintah saat ini memaknai demokrasi hanya hak memilih dan dipilih saja yang berkaitan dengan Kepemiluan. Padahal lebih dari itu.

"Tapi bagaimana negara bisa melakukan upaya penyelesaian HAM, menjamin hak untuk menyatakan berpendapat, hak memperoleh rasa aman dan perlindungan," tegasnya.

Dia melanjutkan bahwa kondisi penyelesaian HAM di Indonesia sama saja dengan demokrasinya yang mengalami kecacatan. Pemerintahan Indonesia saat ini dimanipulasi oleh cengkraman hegemoni kekuasaan.

"Negara gagal untuk menjalankan ilustrasi politik, untuk menjegal para penjahat HAM duduk di pemerintahan," ucapnya.