Pemerintah dan Ulama Harus Bersinergi untuk Wujudkan Indonesia Damai

"Hal yang terkadang merusak persepsi publik terhadap citra ulama itu ketika ada oknum yang mengaku dirinya sebagai ulama, atau mungkin diakui secara tidak objektif oleh masyarakat tertentu. Misalnya karena mungkin ia pandai mengutip beberapa ayat, kemudian dirinya dijadikan sebagai pedoman keagamaan yang justru bisa merugikan umat karena tidak memiliki penguasaan keagamaan yang komprehensif," katanya.

Sekretaris Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sulsel ini mengimbau agar masyarakat berhati-hati dalam memberikan predikat ulama terhadap figur tertentu. Selain penguasaan literasi yang baik, seorang ulama juga harus memiliki akhlak dan karakter yang santun, tenang, dan tidak mudah menghasut.

"Jadi kalau ada ulama yang lebih banyak melakukan provokasi itu sebenarnya secara akhlak belum dikatakan ulama, karena ulama itu menenangkan suasana menjadi damai, bukan malah melakukan provokasi. Jadi ulama itu dari segi keilmuan kemudian kriteria yang kedua adalah dari segi karakter, yang membawa kepada kedamaian dan ketenangan umat," katanya.

Ulama dan pemerintah juga harus pula memiliki kemampuan sebagai pendengar yang baik bagi rakyat yang mereka pimpin. Indonesia dengan masyarakat beragam latar belakang memiliki aspirasi berbeda-beda dan harus diwadahi sesuai dengan bingkai konstitusi. Bahkan seorang yang tercatat pernah melakukan tindakan intoleransi dan radikalisme juga masih bisa berkontribusi bagi tanah airnya selama dilakukan dengan cara yang baik.

Prof Muammar menguraikan, orang yang sudah bertobat dan kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi terkadang justru lebih produktif dengan kontribusinya. Orang yang pernah terpapar, lalu ia menyesali perbuatannya dan menganggap sesat perbuatan yang lalu.