Partai Perindo Ungkap Sejumlah Tantangan yang Harus Jadi Fokus Calon Panglima TNI
Selasa, 14 November 2023 - 17:50 WIB
"Begitu juga dengan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, apabila melanggar UU tersebut akan dikenakan hukuman disiplin atau teguran ataupun hukuman pidana ataupun hukuman disiplin dari unsur pimpinan tersebut," ujar Nuning, sapaan akrabnya kepada wartawan, Selasa (14/11/2023).
Di samping itu, Panglima TNI baru harus memerhatikan kebutuhan organisasi TNI ke depan, seperti modernisasi Alat Utama Sistem Senjata (Alutsista) TNI, manajemen tempur, dan diplomasi militer yang andal.
Terkait dinamika politik dan pertahanan keamanan di Papua harus dijalankan dengan baik dan terukur. Pasalnya, menurut Nuning yang juga merupakan Caleg DPR RI Partai Perindo Dapil Jateng VI (Kabupaten Magelang, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Wonosobo, dan Magelang) ini, ada empat masalah krusial di Papua yang harus diatasi.
Pertama, menurut UU Otonomi Khusus (Otsus) 2001; bentuk pengadilan HAM dan pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR). Kedua, kecenderungan dominasi politik di birokrasi dan parlemen daerah oleh kelompok pendatang Otsus tidak berpihak pada Orang Asli Papua (OAP).
Ketiga, Papua menginginkan partai politik lokal seperti di Aceh. Keempat, kekerasan dan pelanggaran HAM di Papua bersumber dari perdebatan soal sejarah (re) integrasi Papua ke dalam NKRI.
Di samping itu, Panglima TNI baru harus memerhatikan kebutuhan organisasi TNI ke depan, seperti modernisasi Alat Utama Sistem Senjata (Alutsista) TNI, manajemen tempur, dan diplomasi militer yang andal.
Terkait dinamika politik dan pertahanan keamanan di Papua harus dijalankan dengan baik dan terukur. Pasalnya, menurut Nuning yang juga merupakan Caleg DPR RI Partai Perindo Dapil Jateng VI (Kabupaten Magelang, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Wonosobo, dan Magelang) ini, ada empat masalah krusial di Papua yang harus diatasi.
Pertama, menurut UU Otonomi Khusus (Otsus) 2001; bentuk pengadilan HAM dan pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR). Kedua, kecenderungan dominasi politik di birokrasi dan parlemen daerah oleh kelompok pendatang Otsus tidak berpihak pada Orang Asli Papua (OAP).
Ketiga, Papua menginginkan partai politik lokal seperti di Aceh. Keempat, kekerasan dan pelanggaran HAM di Papua bersumber dari perdebatan soal sejarah (re) integrasi Papua ke dalam NKRI.
Lihat Juga :