GMNI Desak DPR Gunakan Hak Angket Dalami Intervensi Pihak Luar atas MK

JAKARTA - Ketua Umum DPP GMNI Arjuna Putra Aldino mendesak DPR untuk menggunakan hak angket untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang. Terutama Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24 ayat 1 bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Hal tersebut merespons Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) menilai Anwar Usman terbukti membuka ruang intervensi pihak luar dalam pengambilan putusan perkara nomor: 90/PUU-XXI/2023 yang memicu kegaduhan publik dan dinilai mengandung kejanggalan. Namun, MKMK tidak memerinci bagaimana Anwar Usman membuka ruang diintervensi itu secara sengaja.



“MKMK menyampaikan hakim terlapor terbukti dengan sengaja membuka ruang intervensi pihak luar dalam proses pengambilan putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023. Pernyataan ini jelas berarti ada intervensi pihak luar. Pernyataan MKMK ini harus di investigasi oleh DPR demi mengembalikan marwah dan independensi MK,” ujar Arjuna, Kamis (9/11/2023).

Baca juga: Apa yang Dimaksud Hak Angket? Ini Penjelasan dan Syarat Pengajuannya