Ketua MK Berpotensi Diberhentikan Tidak dengan Hormat Jika Terbukti Melanggar Etik
Senin, 06 November 2023 - 17:19 WIB
Ketua MK Anwar Usman berpotensi diberhentikan tidak dengan hormat jika terbukti melanggar etik. Foto/MPI
JAKARTA - Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) Jimly Asshiddiqie menyatakan, Ketua MK Anwar Usman terbukti bersalah terkait laporan pelanggaran kode etik, dan pedoman perilaku hakim terkait putusan batas usia capres-cawapres.
Pakar Hukum Tata Negara Universitas Mulawarman, Hardiansyah Hamzah menilai sanksi paling tepat bagi Anwar Usman adalah Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH). "Ini sesuai dengan derajat pelanggaran etik yang dilakukan, yang seharusnya dikualifikasikan sebagai pelanggaran berat. Hanya dengan cara inilah marwah dan public trust terhadap MK bisa dipulihkan," kata Hardiansyah Hamzah kepada MNC Portal, Senin (6/11/2023).
Sebab MKMK tidak hanya memanggul beban etik, tetapi juga memanggul beban sejarah dipundaknya untuk menyelamatkan MK. Namun, kata Hardiansyah, meskipun pada akhirnya Anwar Usman mendapatkan sanksi, putusan MK sebelumnya tidak dapat diubah oleh MKMK.
Baca juga: Survei Charta Politika: Banyak Publik Tahu Putusan MK untuk Memudahkan Gibran Jadi Cawapres
Pakar Hukum Tata Negara Universitas Mulawarman, Hardiansyah Hamzah menilai sanksi paling tepat bagi Anwar Usman adalah Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH). "Ini sesuai dengan derajat pelanggaran etik yang dilakukan, yang seharusnya dikualifikasikan sebagai pelanggaran berat. Hanya dengan cara inilah marwah dan public trust terhadap MK bisa dipulihkan," kata Hardiansyah Hamzah kepada MNC Portal, Senin (6/11/2023).
Sebab MKMK tidak hanya memanggul beban etik, tetapi juga memanggul beban sejarah dipundaknya untuk menyelamatkan MK. Namun, kata Hardiansyah, meskipun pada akhirnya Anwar Usman mendapatkan sanksi, putusan MK sebelumnya tidak dapat diubah oleh MKMK.
Baca juga: Survei Charta Politika: Banyak Publik Tahu Putusan MK untuk Memudahkan Gibran Jadi Cawapres
Lihat Juga :