Mahfud MD: Pewaris Pemikiran Pluralisme Gus Dur
Jum'at, 03 November 2023 - 18:33 WIB
Pada peraturan lama, kelompok Tionghoa di Indonesia tidak diperbolehkan melakukan tradisi ataupun kegiatan peribadatan secara mencolok di depan umum dan hanya diperbolehkan dilakukan di lingkungan keluarga. Hal ini lantaran, saat itu Presiden Soeharto menganggap jika aktivitas warga Tionghoa akan menghambat proses asimilasi dengan masyarakat pribumi.
Pada masa Orde Baru, kelompok Tionghoa juga diminta untuk mengganti identitas mereka menjadi nama yang "berbau" atau mendekati Indonesia. Ketika resmi menjabat sebagai Presiden Indonesia, Gus Dur berbeda pendapat dengan beberapa pemikiran Soeharto.
Menurutnya, banyak sekali nama etnis lain di Indonesia bukanlah nama asli Indonesia, dan mengapa Soeharto hanya mempermasalahkan nama yang mirip dengan etnis Tionghoa, korea atau Asia timur? Sedangkan etnis Tionghoa adalah bagian dari bangsa Indonesia, oleh karena itu mereka harus mendapatkan hak-hak yang setara. Termasuk dalam menjalankan ibadah keagamaannya.
Bagi Gus Dur, perayaan imlek ini adalah bagian dari sebuah tradisi budaya. Gus Dur kemudian menetapkan hari raya Imlek sebagai hari libur fluktuatif. Yang artinya hanya masyarakat yang merayakan yang diperbolehkan libur. Baru pada era Presiden Megawati Soekarnoputri, Hari Raya Imlek ditetapkan sebagai hari libur nasional.
Bagi Gus Dur, pluralisme bisa saja terjadi jika seluruh masyarakat mau menghargai demokrasi yang berpedoman pada hukum dan juga perlakuan yang sama terhadap semua warga negara.
Gus Dur dan Mahfud MD
Mahfud MD merupakan salah satu pakar hukum yang memiliki pengalaman lengkap sebagai dosen dan pernah duduk di kursi eksekutif, legislatif, dan yudikatif.
Ketika dipercaya menjadi menteri pada masa Pemerintahan Abdurrahman Wahid, Mahfud MD memegang jabatan itu kurang dari satu tahun. Ia memegang jabatan Menteri Pertahanan selama 11 bulan, kemudian menjabat menteri Kehakiman dan HAM kurang dari satu bulan.
Dia mundur dari jabatan menteri bersamaan dengan lengsernya Gus Dur dari jabatan Presiden. Dia kembali menjadi menteri setelah didapuk Presiden Joko Widodo sebagai menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan.
Mahfud MD resmi ditunjuk sebagai bakal calon wakil presiden (cawapres) mendampingi calon presiden Ganjar Pranowo yang diusung PDIP. Hal ini diumumkan oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri di kantor DPP PDIP Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu, 18 Oktober 2023.
Pada masa Orde Baru, kelompok Tionghoa juga diminta untuk mengganti identitas mereka menjadi nama yang "berbau" atau mendekati Indonesia. Ketika resmi menjabat sebagai Presiden Indonesia, Gus Dur berbeda pendapat dengan beberapa pemikiran Soeharto.
Menurutnya, banyak sekali nama etnis lain di Indonesia bukanlah nama asli Indonesia, dan mengapa Soeharto hanya mempermasalahkan nama yang mirip dengan etnis Tionghoa, korea atau Asia timur? Sedangkan etnis Tionghoa adalah bagian dari bangsa Indonesia, oleh karena itu mereka harus mendapatkan hak-hak yang setara. Termasuk dalam menjalankan ibadah keagamaannya.
Bagi Gus Dur, perayaan imlek ini adalah bagian dari sebuah tradisi budaya. Gus Dur kemudian menetapkan hari raya Imlek sebagai hari libur fluktuatif. Yang artinya hanya masyarakat yang merayakan yang diperbolehkan libur. Baru pada era Presiden Megawati Soekarnoputri, Hari Raya Imlek ditetapkan sebagai hari libur nasional.
Bagi Gus Dur, pluralisme bisa saja terjadi jika seluruh masyarakat mau menghargai demokrasi yang berpedoman pada hukum dan juga perlakuan yang sama terhadap semua warga negara.
Gus Dur dan Mahfud MD
Mahfud MD merupakan salah satu pakar hukum yang memiliki pengalaman lengkap sebagai dosen dan pernah duduk di kursi eksekutif, legislatif, dan yudikatif.
Ketika dipercaya menjadi menteri pada masa Pemerintahan Abdurrahman Wahid, Mahfud MD memegang jabatan itu kurang dari satu tahun. Ia memegang jabatan Menteri Pertahanan selama 11 bulan, kemudian menjabat menteri Kehakiman dan HAM kurang dari satu bulan.
Dia mundur dari jabatan menteri bersamaan dengan lengsernya Gus Dur dari jabatan Presiden. Dia kembali menjadi menteri setelah didapuk Presiden Joko Widodo sebagai menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan.
Mahfud MD resmi ditunjuk sebagai bakal calon wakil presiden (cawapres) mendampingi calon presiden Ganjar Pranowo yang diusung PDIP. Hal ini diumumkan oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri di kantor DPP PDIP Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu, 18 Oktober 2023.
Lihat Juga :
tulis komentar anda