Politik Dinasti Dikhawatirkan Bawa Reformasi ke Titik Nol

Deklarasi para tokoh yang dilakukan di Juanda ini, kata Usman, ingin menggerakan dan mengingatkan masyarakat tentang adanya bahaya yang sangat serius, yaitu menguatnya masalah politik dinasti yang kental dengan nepotisme. “Seorang presiden memaksakan kehendaknya untuk mengistimewakan anaknya dalam mendapatkan jabatan publik, dan fasilitas bisnis dari kelompok oligarkhi,” kata Usman.

Hal yang lebih memprihatinkan lagi, kata Usman, upaya politik dinasti ini dilakukan lewat Mahkamah Konstitusi. “Karena Ketua MK-nya adalah ipar dari Presiden Jokowi. Orang yang akan diuntungkan dari putusan MK adalah keponakannya. MK sebagai lembaga tertinggi penjaga konstitusi sudah disalahgunakan,” kata Usman.

Persoalan kemunduran demokrasi seperti ini, menurut Usman, bukan hanya pertama kalinya. Sebelumnya sudah ada kemunduran-kemunduran lainnya, seperti ruang kebebasan yang menyempit, serangan terhadap suara kritis, menghilangnya oposisi politik, sampai melemahnya independensi aparat hukum. “Sehingga kita mengatakan reformasi kembali ke titik nol,” kata Usman.