PW Muhammadiyah Usulkan Pengadilan HAM di Papua
Selasa, 10 Oktober 2023 - 14:47 WIB
Ketua PW Muhammadiyah Papua Subhan Hamid saat berdialog dengan Wapres Maruf Amin di Jayapura, Papua, Selasa (10/10/2023). FOTO/TANGKAPAN LAYAR YOUTUBE SETWAPRES
JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin menggelar dialog dengan para pegiat Hak Asasi Manusia (HAM) di Jayapura, Papua, Selasa (10/10/2023). Salah satu yang hadir adalah Pimpinan Wilayah (PW) Muhammadiyah Papua.
Dalam dialog itu, Ketua PW Muhammadiyah Papua Subhan Hamid Massa berharap agar pengadilan HAM dibangun di Papua. Sebab, hingga saat ini masih banyak kasus HAM terjadi di tanah Papua.
"Mungkin karena banyaknya kasus HAM bisa digeser peradilan HAM itu berada di wilayah Papua, terutama mungkin kalau bisa di Kota Jayapura," kata Subhan yang disiarkan melalui kanal YouTube Setwapres, Selasa (10/10/2023).
Baca juga: Potret Kantor Wapres Ma’ruf Amin Selama 5 Hari di Papua
Subhan mengatakan, pendekatan dan penyelesaian HAM sebenarnya sudah ada dalam kultur Papua, dari struktur hingga sanksinya. Karena itu, ia berharap kearifan lokal ini dikaji mendalam terkait penyelesaian HAM.
"Maka perlu dikaji dan pendekatan, karena bisa jadi apa yang ada disepakati atau terbiasa di adat, jadi mungkin tidak terkonek dengan yang ada di pemegang jabatan, baik itu di Bupati atau Gubernur dan lain sebagainya, karena di dalam tradisi kultural juga ada, jadi kita diskusi," kata Subhan.
Dalam dialog itu, Ketua PW Muhammadiyah Papua Subhan Hamid Massa berharap agar pengadilan HAM dibangun di Papua. Sebab, hingga saat ini masih banyak kasus HAM terjadi di tanah Papua.
"Mungkin karena banyaknya kasus HAM bisa digeser peradilan HAM itu berada di wilayah Papua, terutama mungkin kalau bisa di Kota Jayapura," kata Subhan yang disiarkan melalui kanal YouTube Setwapres, Selasa (10/10/2023).
Baca juga: Potret Kantor Wapres Ma’ruf Amin Selama 5 Hari di Papua
Subhan mengatakan, pendekatan dan penyelesaian HAM sebenarnya sudah ada dalam kultur Papua, dari struktur hingga sanksinya. Karena itu, ia berharap kearifan lokal ini dikaji mendalam terkait penyelesaian HAM.
"Maka perlu dikaji dan pendekatan, karena bisa jadi apa yang ada disepakati atau terbiasa di adat, jadi mungkin tidak terkonek dengan yang ada di pemegang jabatan, baik itu di Bupati atau Gubernur dan lain sebagainya, karena di dalam tradisi kultural juga ada, jadi kita diskusi," kata Subhan.
Lihat Juga :