PW Muhammadiyah Usulkan Pengadilan HAM di Papua

JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin menggelar dialog dengan para pegiat Hak Asasi Manusia (HAM) di Jayapura, Papua, Selasa (10/10/2023). Salah satu yang hadir adalah Pimpinan Wilayah (PW) Muhammadiyah Papua.

Dalam dialog itu, Ketua PW Muhammadiyah Papua Subhan Hamid Massa berharap agar pengadilan HAM dibangun di Papua. Sebab, hingga saat ini masih banyak kasus HAM terjadi di tanah Papua.

"Mungkin karena banyaknya kasus HAM bisa digeser peradilan HAM itu berada di wilayah Papua, terutama mungkin kalau bisa di Kota Jayapura," kata Subhan yang disiarkan melalui kanal YouTube Setwapres, Selasa (10/10/2023).





Subhan mengatakan, pendekatan dan penyelesaian HAM sebenarnya sudah ada dalam kultur Papua, dari struktur hingga sanksinya. Karena itu, ia berharap kearifan lokal ini dikaji mendalam terkait penyelesaian HAM.

"Maka perlu dikaji dan pendekatan, karena bisa jadi apa yang ada disepakati atau terbiasa di adat, jadi mungkin tidak terkonek dengan yang ada di pemegang jabatan, baik itu di Bupati atau Gubernur dan lain sebagainya, karena di dalam tradisi kultural juga ada, jadi kita diskusi," kata Subhan.

Selain itu, Subhan juga merekomendasikan kepada Wapres agar pemerintah mengedepankan pendekatan ekonomi kesejahteraan.

"Supaya kalau mereka sudah sejahtera mungkin pemikiran dengan hati lebih adem, lebih dingin untuk diajak dialog. Dan pendekatan hukum, jadi bukan keamanan karena memang di Papua ini secara adat tradisi dengan keputusan-keputusan adat itu yang memang bahkan sangat tegas, jadi pendekatan hukum yang baik dan tegas, dan berkesinambungan," katanya.



Subhan juga berharap agar pemerintah hadir di Papua baik di kota sampai ke pedalaman untuk memberikan rasa aman.

"Jadi hadir untuk memberikan rasa aman bahkan di dalam berbagai aspek, baik kemudian juga aparat sebagai apa namanya alat untuk itu juga mungkin lebih humanis. Jadi orang Papua itu terbiasa dengan tegas, jadi tegas, konkret itu," katanya.