Hasto: Kualitas Kader Jadi Prioritas dalam Penempatan Jabatan Strategis
Senin, 03 Agustus 2020 - 18:01 WIB
Sekjen DPP PDIP, Hasto Kristiyanto mengatakan, PDIP mengedepankan kualitas kader dalam mengisi jabatan-jabatan strategis baik di tingkat RT, nasional hingga internasional. Foto/SINDOnews
JAKARTA - PDI Perjuangan sebagai partai kader yang memiliki akar kuat di tingkat grassroots, dan partai massa terus melakukan pendidikan dan kaderisasi politik sebagai syarat penempatan kader partai dari tingkat RT, RW, desa, kecamatan, kabupaten, kota, provinsi, hingga di tingkat nasional dan bahkan internasional.
Sekjen DPP PDIP, Hasto Kristiyanto mengatakan, partai berkepentingan untuk melakukan rekrutmen anggota termasuk dari kalangan profesional dan tokoh masyarakat. Mereka yang direkrut partai kemudian mengikuti kaderisasi kepemimpinan secara berjenjang. (Baca juga: Elektabilitas Tinggi, Jadi Pecutan Kader PDIP Tingkatkan Kinerja)
"Demokrasi itu membuka ruang kontestasi melalui pemilu. Partai yang menang pemilu, dimanapun tradisi demokrasi di seluruh dunia, maka partai lalu menempatkan kader-kadernya pada jabatan strategis. Jadi ketika partai menginstruksikan kadernya untuk ikut kontestasi di pengawas desa, atau dalam Program Keluarga Harapan (PKH), aktif dalam bela negara, dan aktif melibatkan diri dalam kepengurusan formal kemasyarakatan, hal tersebut merupakan bagian dari fungsi utama partai dan bagian dari tradisi demokrasi yang dijalankan partai," tutur Hasto, Senin (3/8/2020). (Baca juga: Megawati Ingatkan Kantor Partai Harus Ada Aktivitas, Bukan Cuma Bangunan)
Bagi PDI Perjuangan, kata Hasto, yang penting ketaatan pada aturan main dan juga fairness. Partai telah berkirim surat agar secara aktif mencermati adanya peluang dari setiap jabatan strategis di setiap lapisan masyarakat dan pemerintahan. "PDI Perjuangan bertanggung jawab atas kualitas kader yang ditempatkan. Partai memiliki aturan disiplin ketat, dan PDI Perjuangan bergerak secara terbuka," ujarnya.
Menurut Hasto, dengan adanya surat instruksi agar partai secara aktif berpartisipasi pada proses rekrutmen jabatan publik, maka partai terbuka dan melakukan segala sesuatunya dengan dasar legalitas yang kuat, taat pada mekanisme, dan kami hormati otoritas pengambil keputusan untuk tetap berdaulat. "Dalam penempatan jabatan strategis sebagai komisaris misalnya, jumlah kader PDI Perjuangan paling sedikit dibanding partai lain. Keputusan otoritas menteri kami terima, dan hal tersebut sebagai daya pemacu untuk terus tingkatkan kualitas kader," katanya.
Sekjen DPP PDIP, Hasto Kristiyanto mengatakan, partai berkepentingan untuk melakukan rekrutmen anggota termasuk dari kalangan profesional dan tokoh masyarakat. Mereka yang direkrut partai kemudian mengikuti kaderisasi kepemimpinan secara berjenjang. (Baca juga: Elektabilitas Tinggi, Jadi Pecutan Kader PDIP Tingkatkan Kinerja)
"Demokrasi itu membuka ruang kontestasi melalui pemilu. Partai yang menang pemilu, dimanapun tradisi demokrasi di seluruh dunia, maka partai lalu menempatkan kader-kadernya pada jabatan strategis. Jadi ketika partai menginstruksikan kadernya untuk ikut kontestasi di pengawas desa, atau dalam Program Keluarga Harapan (PKH), aktif dalam bela negara, dan aktif melibatkan diri dalam kepengurusan formal kemasyarakatan, hal tersebut merupakan bagian dari fungsi utama partai dan bagian dari tradisi demokrasi yang dijalankan partai," tutur Hasto, Senin (3/8/2020). (Baca juga: Megawati Ingatkan Kantor Partai Harus Ada Aktivitas, Bukan Cuma Bangunan)
Bagi PDI Perjuangan, kata Hasto, yang penting ketaatan pada aturan main dan juga fairness. Partai telah berkirim surat agar secara aktif mencermati adanya peluang dari setiap jabatan strategis di setiap lapisan masyarakat dan pemerintahan. "PDI Perjuangan bertanggung jawab atas kualitas kader yang ditempatkan. Partai memiliki aturan disiplin ketat, dan PDI Perjuangan bergerak secara terbuka," ujarnya.
Menurut Hasto, dengan adanya surat instruksi agar partai secara aktif berpartisipasi pada proses rekrutmen jabatan publik, maka partai terbuka dan melakukan segala sesuatunya dengan dasar legalitas yang kuat, taat pada mekanisme, dan kami hormati otoritas pengambil keputusan untuk tetap berdaulat. "Dalam penempatan jabatan strategis sebagai komisaris misalnya, jumlah kader PDI Perjuangan paling sedikit dibanding partai lain. Keputusan otoritas menteri kami terima, dan hal tersebut sebagai daya pemacu untuk terus tingkatkan kualitas kader," katanya.
(cip)
tulis komentar anda