Religiusitas dalam Pengawalan Pemulihan Ekonomi Nasional
Senin, 03 Agustus 2020 - 06:05 WIB
Dalam hal perubahan dalam APBN secara umum, di aspek pendapatan negara, Belanja Negara, dan Pembiayaan. Pada pendapatan negara, pemberian insentif pada dunia usaha diperpanjang sd Desember 2020 yang berupa, PPh 21 ditanggung pemerintah, pembebasan PPh 22 dan PPN Impor (Alkes) serta percepatan restitusi PPN. Pada sisi Belanja negara, menampung tambahan belanja sekitar Rp125 triliun dari Perpres Nomor 54/2020, antara lain Subsidi UMKM dan IJP UMKM, perpanjangan Bansos Tunai dan Diskon Listrik, Tambahan DID dalam rangka PEN, Belanja penanganan Covid-19 lainnya. Sementara dari sisi pembiayaan menampung kebijakan pembiayaan investasi, PMN, Penempatan dana, penjaminan dalam rangka pemulihan ekonomi nasional.
Komitmen pemerintah dalam penanggulangan Covid-19 yang sangat tinggi ini, dapat dilihat dari belanja pemerintah yang terus meningkat. Bagaimana mendorong para pelaksana kebijakan untuk menjalankan program pemulihan ini dengan motivasi tinggi dan dijalankan dengan bersih dan benar.
Akan sangat baik, jika pemerintah merangkul tokoh-tokoh agama, termasuk didalamnya lembaga resmi seperti MUI, bahkan Kyai Ma’ruf wakil presiden kita, sebelumnya adalah ketua MUI, atau tokoh agama yang ada, untuk terus aktif menyuarakan program pemulihan ekonomi nasional yang saat ini dijalankan. Pengawalan pemulihan melalui pendekatan religi, tentu memiliki efek yang berbeda, terutama jika dikaitkan dengan kewajiban muslim untuk terus memberikan sebagian rezekinya kepada sesama. Secara makro, semakin tinggi belanja masyarakat, akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Apalagi jika belanja yang dilakukan pada produk-produk dalam negeri dan produk UMKM.
Hari raya kurban saat ini, seharusnya menginspirasi kita, untuk membawa nilai-nilai agama di dalam pelaksanaan kebijakan yang kita buat. Semangat bernegara dan beragama seharusnya memang menjadi kekuatan kohesif yang perlu dibangun secara terus menerus, untuk dipupuk sebagai modal sosial yang kita perlukan untuk membuat kebijakan yang akseptabel, dan efisien dalam pencapaian, semoga.
Komitmen pemerintah dalam penanggulangan Covid-19 yang sangat tinggi ini, dapat dilihat dari belanja pemerintah yang terus meningkat. Bagaimana mendorong para pelaksana kebijakan untuk menjalankan program pemulihan ini dengan motivasi tinggi dan dijalankan dengan bersih dan benar.
Akan sangat baik, jika pemerintah merangkul tokoh-tokoh agama, termasuk didalamnya lembaga resmi seperti MUI, bahkan Kyai Ma’ruf wakil presiden kita, sebelumnya adalah ketua MUI, atau tokoh agama yang ada, untuk terus aktif menyuarakan program pemulihan ekonomi nasional yang saat ini dijalankan. Pengawalan pemulihan melalui pendekatan religi, tentu memiliki efek yang berbeda, terutama jika dikaitkan dengan kewajiban muslim untuk terus memberikan sebagian rezekinya kepada sesama. Secara makro, semakin tinggi belanja masyarakat, akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Apalagi jika belanja yang dilakukan pada produk-produk dalam negeri dan produk UMKM.
Hari raya kurban saat ini, seharusnya menginspirasi kita, untuk membawa nilai-nilai agama di dalam pelaksanaan kebijakan yang kita buat. Semangat bernegara dan beragama seharusnya memang menjadi kekuatan kohesif yang perlu dibangun secara terus menerus, untuk dipupuk sebagai modal sosial yang kita perlukan untuk membuat kebijakan yang akseptabel, dan efisien dalam pencapaian, semoga.
(ras)
tulis komentar anda