Wamenag Ungkap Urgensi Revitalisasi Peran BPKH dalam Pengelolaan Keuangan Haji

Intinya dari kolaborasi ini, sebut Fadlul, ingin menjadikan kesempatan ini sebagai wadah diskusi, dialog dan kolaborasi terkait harmonisasi antara Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2018. Selain itu juga tentang reformulasi dari kelembagaan good governance dan tantangan politik hukum dalam pengelolaan keuangan haji.

Dia berharap, forum ini dapat mempertemukan dan menyatukan segala pemikiran sehingga dapat menghasilkan ide dan gagasan yang bermanfaat khususnya terkait pengelolaan keuangan haji.

"Jadi kami menyadari bahwa isu-isu hukum ini perlu disesuaikan terkait dengan pemberlakuan Haji dan ini menjadi tantangan dalam rangka untuk terus dapat meningkatkan implementasi dalam prinsip-prinsip good governance yang diamanahkan oleh undang-undang," jelasnya.

Wakil Menteri Agama (Wamenag) Saiful Rahmat mengatakan forum tersebut sangat penting dalam revitalisasi dari pengelolaan BPKH. Sehingga pelaksanaan dari turunan undang-undang dapat pengelolaan keuangan haji dapat maksimal dilaksanakan.

"BPKH ini adalah pengelola keuangan untuk haji di Indonesia yang asetnya begitu besar. Ini perlu melakukan sebuah terobosan-terobosan agar penyelenggara ibadah haji ke depan ini bisa lebih maksimal lebih baik lagi. Mudah-mudahan dengan forum ini akan menghasilkan sebuah pemikiran terobosan improvisasi yang lebih maksimal lagi di BPKH,"katanya.

Rektor Universitas Syiah Kuala Marwan mengucapkan terima kasih kepada BPKH yang telah menberikan kepercayaan terhadap USK untuk melaksanakan seminar nasional ini. Dari seminar ini, kata Marwan, civitas akademik maupun mahasiswa mendapat pencerahan yang baik tentang keberadaan maupun peran BPKH itu sendiri.

Selama ini kata Marwan, tidak sedikit masyarakat Indonesia khususnya umat muslim mempertanyakan kemana dana haji itu di bawa, mengingat dananya yang luar biasa banyak. “Melalui diskusi ini sudah terjawab apa yang menjadi sorotan masyarakat selama ini,” tutupnya.