DPD Minta POP Dihentikan Sementara

JAKARTA - Permintaan maaf Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim kepada Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, dan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) terkait kisruh Program Organisasi Penggerak (POP) diapresiasi banyak pihak.

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Fahira Idris mengatakan permintaan maaf ini sebaiknya diikuti dengan evaluasi total dan komprehensif mengenai POP. "Agar evaluasi berjalan efektif, program ini idealnya dihentikan dulu untuk sementara," katanya, Jumat (31/7/2020).

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) harus mempelajari poin-poin keberatan yang disampaikan NU, Muhammadiyah, dan PGRI. Fahira menilai keberatan ketiga organisasi itu bukan hanya terkait Sampoerna dan Tanoto Foundation saja.( )

"Namun, semua sisi program mulai dari konsep, kriteria atau standar kelayakan organisasi, proses seleksi, penetapan peserta POP, prioritas anggaran, hingga sosialisasi. Kemendikbud sepertinya memang perlu melakukan penyempurnaan semua sisi POP," katanya.

Senator asal DKI Jakarta itu mengungkapkan evaluasi dan penyempurnaan ini agar POP bisa benar-benar dapat dirasakan rakyat, terutama anak-anak Indonesia. "Karena POP ini sebuah terobosan dan program yang strategis ditambah dengan gelontoran dana yang cukup besar, semua tahapan harus sempurna dan tidak boleh ada celah," ujarnya.



Kemendikbud perlu membuka ruang dialog dan menerima banyak masukan dari semua pemangku kepentingan dunia pendidikan. Kisruh POP ini harus diambil hikmahnya. Kritikan tajam dari organisasi-organisasi besar, seperti NU dan Muhammadiyah ini, bisa menjadi bahan untuk memperbaiki program.( )

POP ini sebenarnya memiliki tujuan yang baik. Kemendikbud ingin meningkatkan kualitas guru dan kepala sekolah melalui pelatihan-pelatihan. Diharapkan akan terjadi efek domino terhadap peningkatan kualitas pembelajaran kepada para siswa-siswi Indonesia.