DPD Minta POP Dihentikan Sementara

Jum'at, 31 Juli 2020 - 16:25 WIB
Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Fahira Idris mengatakan permintaan maaf ini sebaiknya diikuti dengan evaluasi total dan komprehensif mengenai POP. FOTO/DOK.SINDOnews
JAKARTA - Permintaan maaf Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim kepada Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, dan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) terkait kisruh Program Organisasi Penggerak (POP) diapresiasi banyak pihak.

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Fahira Idris mengatakan permintaan maaf ini sebaiknya diikuti dengan evaluasi total dan komprehensif mengenai POP. "Agar evaluasi berjalan efektif, program ini idealnya dihentikan dulu untuk sementara," katanya, Jumat (31/7/2020).



Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) harus mempelajari poin-poin keberatan yang disampaikan NU, Muhammadiyah, dan PGRI. Fahira menilai keberatan ketiga organisasi itu bukan hanya terkait Sampoerna dan Tanoto Foundation saja.(Baca juga: Bertemu Kemendikbud, KPK Beri Catatan Khusus Terkait POP )

"Namun, semua sisi program mulai dari konsep, kriteria atau standar kelayakan organisasi, proses seleksi, penetapan peserta POP, prioritas anggaran, hingga sosialisasi. Kemendikbud sepertinya memang perlu melakukan penyempurnaan semua sisi POP," katanya.
Halaman :
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!