MA Kabulkan Gugatan Perludem terkait Keterwakilan Perempuan di Pemilu 2024
Rabu, 30 Agustus 2023 - 13:13 WIB
Baca juga: Keterwakilan Perempuan Penyelenggara Pemilu Semestinya Minimal 50%
Sebelumnya diberitakan, Anggota Dewan Perkumpulan Pemilu untuk Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mengkritik keputusan revisi PKPU Pasal 8 Nomor 10 Tahun 2023 tersebut. Ia mengatakan, berdasarkan kalkulasi Perludem, ada setidaknya 38 dapil atau 45 persen dari jumlah dapil DPR yang akan merasakan dampak dari revisi PKPU.
Jika aturan itu diikuti parpol, Titi menganalisis, bacaleg yang diajukan akan kurang dari 30 persen. Ia juga mengungkapkan bahwa KPU telah melanggar Undang-Undang (UU) Pasal 245 Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
"Intinya adalah, Pasal 8 Ayat 2 itu melanggar pasal 245 UU Nomor 7 Tahun 2017 yang menyaratkan keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen di setiap dapil," ujarnya.
Undang-undang tersebut berisi:
Sebelumnya diberitakan, Anggota Dewan Perkumpulan Pemilu untuk Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mengkritik keputusan revisi PKPU Pasal 8 Nomor 10 Tahun 2023 tersebut. Ia mengatakan, berdasarkan kalkulasi Perludem, ada setidaknya 38 dapil atau 45 persen dari jumlah dapil DPR yang akan merasakan dampak dari revisi PKPU.
Jika aturan itu diikuti parpol, Titi menganalisis, bacaleg yang diajukan akan kurang dari 30 persen. Ia juga mengungkapkan bahwa KPU telah melanggar Undang-Undang (UU) Pasal 245 Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
"Intinya adalah, Pasal 8 Ayat 2 itu melanggar pasal 245 UU Nomor 7 Tahun 2017 yang menyaratkan keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen di setiap dapil," ujarnya.
Undang-undang tersebut berisi:
Lihat Juga :