Wakil Ketua Komisi III Minta PPATK Terus Awasi Dana Parpol Jelang Pemilu 2024
Senin, 14 Agustus 2023 - 21:22 WIB
JAKARTA - Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni menyoroti soal temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) tentang adanya dugaan uang hasil kejahatan lingkungan sebesar Rp1 triliun mengalir ke partai politik (parpol) untuk Pemilu 2024.
Sebelumnya, Ketua PPATK Ivan Yustiavandana menyampaikan saat ini PPATK tengah berfokus mendalami tindak kejahatan keuangan lingkungan dan mengeksplorasi dana kampanye yang bercampur dengan hasil tindak pidana di setiap provinsi.
Politisi Nasdem ini juga meminta PPATK segera menempuh langkah lanjutan terkait hasil analisis tersebut. Dia tidak ingin uang hasil kejahatan lingkungan mengalir dalam proses demokrasi.
“Kejahatan lingkungan itu kejahatan luar biasa, karena efeknya yang luar biasa pada kemanusiaan. Karenanya saya minta PPATK segera menyerahkan hasil analisis lembaganya pada penegak hukum agar bisa segera ditindaklanjuti. Saya tidak mau duit haram dari kerusakan lingkungan mengalir ke proses demokrasi kita,” kata Sahroni, Senin (14/8/2023).
Sahroni mengingatkan, menjelang pemilu memang aliran dana yang berasal dari sumber-sumber haram akan banyak muncul. Oleh karena itu, Bendahara Umum Nasdem ini meminta PPATK meningkatkan kerja sama dengan pihak-pihak penegak hukum demi meningkatkan pengawasan jelang pemilu.
“PPATK sudah baik bekerjasama dengan KPU dan Bawaslu dalam hal ini. Namun perlu juga ditingkatkan kordinasi dengan penegak hukum dari KPK, polisi hingga kejaksaan agar aliran dana haram ini tidak hanya ditelusuri, tapi juga dicegah penyalurannya,” tandas Sahroni.
Lihat Juga: Komisi III DPR Kutuk Keras Kasus Polisi Tembak Polisi di Sumbar, Desak Pengusutan Tuntas!
Sebelumnya, Ketua PPATK Ivan Yustiavandana menyampaikan saat ini PPATK tengah berfokus mendalami tindak kejahatan keuangan lingkungan dan mengeksplorasi dana kampanye yang bercampur dengan hasil tindak pidana di setiap provinsi.
Politisi Nasdem ini juga meminta PPATK segera menempuh langkah lanjutan terkait hasil analisis tersebut. Dia tidak ingin uang hasil kejahatan lingkungan mengalir dalam proses demokrasi.
“Kejahatan lingkungan itu kejahatan luar biasa, karena efeknya yang luar biasa pada kemanusiaan. Karenanya saya minta PPATK segera menyerahkan hasil analisis lembaganya pada penegak hukum agar bisa segera ditindaklanjuti. Saya tidak mau duit haram dari kerusakan lingkungan mengalir ke proses demokrasi kita,” kata Sahroni, Senin (14/8/2023).
Sahroni mengingatkan, menjelang pemilu memang aliran dana yang berasal dari sumber-sumber haram akan banyak muncul. Oleh karena itu, Bendahara Umum Nasdem ini meminta PPATK meningkatkan kerja sama dengan pihak-pihak penegak hukum demi meningkatkan pengawasan jelang pemilu.
“PPATK sudah baik bekerjasama dengan KPU dan Bawaslu dalam hal ini. Namun perlu juga ditingkatkan kordinasi dengan penegak hukum dari KPK, polisi hingga kejaksaan agar aliran dana haram ini tidak hanya ditelusuri, tapi juga dicegah penyalurannya,” tandas Sahroni.
Lihat Juga: Komisi III DPR Kutuk Keras Kasus Polisi Tembak Polisi di Sumbar, Desak Pengusutan Tuntas!
(cip)
tulis komentar anda