Andi Taufan Garuda Blunder, Mardani PKS Minta Stafsus Presiden Dibina
Selasa, 14 April 2020 - 15:29 WIB
Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera menilai para Staf Khusus (Stafsus) Presiden Jokowi punya potensi. Foto/SINDOphoto
JAKARTA - Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera menilai para Staf Khusus (Stafsus) Presiden Jokowi punya potensi. Mardani melihat para Stafsus itu adalah anak-anak muda yang luar biasa.
"Mesti dibina dan diarahkan jangan dijadikan pajangan," ujar Mardani Ali Sera kepada wartawan, Selasa (14/4/2020).
Pembinaan tersebut dinilai perlu agar kesalahan seperti dilakukan Stafsus Presiden Jokowi bidang Ekonomi dan Keuangan, Andi Taufan Garuda Putra tidak terulang kembali ke depannya. Adapun pendapat Mardani tersebut menyikapi langkah Andi Taufan Garuda Putra menggunakan kop surat Sekretariat Kabinet untuk kepentingan kerja sama perusahaannya, PT Amartha Mikro Fintek sebagai relawan virus Corona menuai kritikan.
Sedangkan surat itu sebelumnya dikirimkan ke semua camat di Indonesia. "Pertama, mengurus negara itu ada aturan mainnya. Niat baik tidak berarti semua bisa diatur tanpa mengikuti prosedur," ucap Mardani.
Selain itu, dia menilai Sekretaris Kabinet Pramono Anung perlu bertanggung jawab memberikan pembinaan terkait masalah yang dilakukan Andi Taufan Garuda Putra itu. Sebab, surat yang dikirim Andi ke semua camat di Indonesia menggunakan kop surat Sekretaris Kabinet.
"Ketiga, dari sudut konten ini berbenturan dengan hierarki. Camat ada di bawah pembinaan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)," tutur Anggota Komisi II DPR RI ini.
Sehingga, lanjut dia, seharusnya semua dikoordinasikan dengan Kemendagri. "Terakhir Staf Khusus itu langsung di bawah Presiden. Menjadi tanggung jawab Presiden untuk menjaga dan menertibkannya," pungkasnya.
Diketahui, Stafsus Andi Taufan Garuda Putra sudah melayangkan permohonan maaf dan menarik kembali surat tersebut.
"Mesti dibina dan diarahkan jangan dijadikan pajangan," ujar Mardani Ali Sera kepada wartawan, Selasa (14/4/2020).
Pembinaan tersebut dinilai perlu agar kesalahan seperti dilakukan Stafsus Presiden Jokowi bidang Ekonomi dan Keuangan, Andi Taufan Garuda Putra tidak terulang kembali ke depannya. Adapun pendapat Mardani tersebut menyikapi langkah Andi Taufan Garuda Putra menggunakan kop surat Sekretariat Kabinet untuk kepentingan kerja sama perusahaannya, PT Amartha Mikro Fintek sebagai relawan virus Corona menuai kritikan.
Sedangkan surat itu sebelumnya dikirimkan ke semua camat di Indonesia. "Pertama, mengurus negara itu ada aturan mainnya. Niat baik tidak berarti semua bisa diatur tanpa mengikuti prosedur," ucap Mardani.
Selain itu, dia menilai Sekretaris Kabinet Pramono Anung perlu bertanggung jawab memberikan pembinaan terkait masalah yang dilakukan Andi Taufan Garuda Putra itu. Sebab, surat yang dikirim Andi ke semua camat di Indonesia menggunakan kop surat Sekretaris Kabinet.
"Ketiga, dari sudut konten ini berbenturan dengan hierarki. Camat ada di bawah pembinaan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)," tutur Anggota Komisi II DPR RI ini.
Sehingga, lanjut dia, seharusnya semua dikoordinasikan dengan Kemendagri. "Terakhir Staf Khusus itu langsung di bawah Presiden. Menjadi tanggung jawab Presiden untuk menjaga dan menertibkannya," pungkasnya.
Diketahui, Stafsus Andi Taufan Garuda Putra sudah melayangkan permohonan maaf dan menarik kembali surat tersebut.
(kri)
tulis komentar anda