Mengapa OTT KPK Menjadi Polemik?
Rabu, 26 Juli 2023 - 17:31 WIB
Romli Atmasasmita, Guru Besar Emeritus Universitas Padjadjaran. Foto/Dok. SINDOnews
Romli Atmasasmita
Guru Besar Emeritus Universitas Padjadjaran
PROSES beracara dalam perkara pidana berdasarkan KUHAP memang didesain tidak memudahkan penetapan dan penahanan serta segala tindakan hukum yang berpotensi melanggar hak asasi sebagaimana telah dijamin dalam Konstitusi UUD45 Bab XA. Tindak pidana korupsi tidak saja bencana bagi kehidupan perekonomian nasional, tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara yang pada umumnya dilakukan secara meluas dan sistematis.
Tindak pidana korupsi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat. Karena itu, tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa.
Begitu pun dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa. Tetapi dituntut cara-cara luar biasa melebihi wewenang kepolisian dan kejaksaan yang berbeda signifikan dalam melakukan tindakan hukum antara lain melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan dalam satu tangan. Akan tetapi dalam pelaksanaannya, KPK diberi beban tugas untuk koordinasi dan supervisi atas kedua lembaga penegak hukum tersebut.
Guru Besar Emeritus Universitas Padjadjaran
PROSES beracara dalam perkara pidana berdasarkan KUHAP memang didesain tidak memudahkan penetapan dan penahanan serta segala tindakan hukum yang berpotensi melanggar hak asasi sebagaimana telah dijamin dalam Konstitusi UUD45 Bab XA. Tindak pidana korupsi tidak saja bencana bagi kehidupan perekonomian nasional, tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara yang pada umumnya dilakukan secara meluas dan sistematis.
Tindak pidana korupsi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat. Karena itu, tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa.
Begitu pun dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa. Tetapi dituntut cara-cara luar biasa melebihi wewenang kepolisian dan kejaksaan yang berbeda signifikan dalam melakukan tindakan hukum antara lain melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan dalam satu tangan. Akan tetapi dalam pelaksanaannya, KPK diberi beban tugas untuk koordinasi dan supervisi atas kedua lembaga penegak hukum tersebut.
Lihat Juga :