KPK Periksa Menhub dan Sekjen Kemenhub terkait Kasus Suap Proyek Jalur Kereta
Rabu, 26 Juli 2023 - 10:52 WIB
Menhub Budi Karya Sumadi dan Sekjen Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Novie Riyanto telah hadir memenuhi panggilan pemeriksaan KPK, hari ini. Foto/Kemenhub
JAKARTA - Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi dan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Novie Riyanto telah hadir memenuhi panggilan pemeriksaan KPK, hari ini.
Sedianya, Budi Karya dan Novie Riyanto diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi terkait kasus dugaan suap proyek pembangunan jalur kereta api di wilayah Sulawesi Selatan, Jawa Bagian Tengah, Jawa Bagian Barat, dan Jawa-Sumatera, tahun anggaran 2018-2022. Keduanya sudah hadir memenuhi panggilan KPK sekira pukul 07.30 WIB.
"Kami mengkonfirmasi bahwa betul KPK hari ini memanggil sebagai saksi Menteri Perhubungan dan juga Sekjen Kemenhub. Keduanya sudah hadir di Gedung KPK di C1," ujar Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (26/7/2023).
KPK memeriksa Budi Karya Sumadi dan Novie Riyanto di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi atau ACLC di Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Kavling C1, Jakarta Selatan. Ali menjelaskan pemeriksaan Budi dan Novie di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi karena keduanya hadir di luar jadwal panggilan yang sudah ditentukan KPK.
"Kenapa dilakukan pemeriksaan di Gedung C1 tentu karena ini kan diluar jadwal yang sudah ditentukan. Di K4 (Gedung Merah Putih KPK) ruangannya sudah dipakai untuk satgas lainnya. Tapi intinya tetap di Gedung KPK," jelas Ali.
Sebelumnya, Menhub Budi Karya Sumadi dan Sekjen Kemenhub Novie Riyanto tidak hadir memenuhi panggilan pemeriksaan KPK dalam kapasitasnya sebagai saksi. KPK kemudian menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap keduanya.
Belum diketahui apa yang ingin didalami penyidik dari keterangan kedua saksi tersebut. Namun, belakangan ini KPK sedang menyelidiki dugaan adanya keterlibatan pihak lain dalam kasus dugaan suap terkait pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di Direktorat Jenderal Perkeretaapian.
Sejauh ini, KPK baru menetapkan 10 orang sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kemenhub Tahun Anggaran 2018-2022. Dari 10 tersangka tersebut, enam di antaranya merupakan pihak penerima suap.
Sedianya, Budi Karya dan Novie Riyanto diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi terkait kasus dugaan suap proyek pembangunan jalur kereta api di wilayah Sulawesi Selatan, Jawa Bagian Tengah, Jawa Bagian Barat, dan Jawa-Sumatera, tahun anggaran 2018-2022. Keduanya sudah hadir memenuhi panggilan KPK sekira pukul 07.30 WIB.
Baca Juga
"Kami mengkonfirmasi bahwa betul KPK hari ini memanggil sebagai saksi Menteri Perhubungan dan juga Sekjen Kemenhub. Keduanya sudah hadir di Gedung KPK di C1," ujar Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (26/7/2023).
KPK memeriksa Budi Karya Sumadi dan Novie Riyanto di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi atau ACLC di Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Kavling C1, Jakarta Selatan. Ali menjelaskan pemeriksaan Budi dan Novie di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi karena keduanya hadir di luar jadwal panggilan yang sudah ditentukan KPK.
"Kenapa dilakukan pemeriksaan di Gedung C1 tentu karena ini kan diluar jadwal yang sudah ditentukan. Di K4 (Gedung Merah Putih KPK) ruangannya sudah dipakai untuk satgas lainnya. Tapi intinya tetap di Gedung KPK," jelas Ali.
Sebelumnya, Menhub Budi Karya Sumadi dan Sekjen Kemenhub Novie Riyanto tidak hadir memenuhi panggilan pemeriksaan KPK dalam kapasitasnya sebagai saksi. KPK kemudian menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap keduanya.
Belum diketahui apa yang ingin didalami penyidik dari keterangan kedua saksi tersebut. Namun, belakangan ini KPK sedang menyelidiki dugaan adanya keterlibatan pihak lain dalam kasus dugaan suap terkait pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di Direktorat Jenderal Perkeretaapian.
Sejauh ini, KPK baru menetapkan 10 orang sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kemenhub Tahun Anggaran 2018-2022. Dari 10 tersangka tersebut, enam di antaranya merupakan pihak penerima suap.
Lihat Juga :
tulis komentar anda