BSKDN Kemendagri Usulkan 10 Kajian Kebijakan ke BRIN soal Layanan Publik
Rabu, 26 Juli 2023 - 08:30 WIB
Kepala BSKDN Yusharto Huntoyungo saat menghadiri undangan Persentasi dan Pendalaman Usulan Kebutuhan Kajian Kebijakan dan Survei Data Dasar Lingkup Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam). Foto/BKSDN
JAKARTA - Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengusulkan 10 kajian kebijakan kepada Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) . Upaya tersebut dilakukan untuk meningkatkan layanan publik.
Pesan itu disampaikan Kepala BSKDN Yusharto Huntoyungo saat menghadiri undangan Persentasi dan Pendalaman Usulan Kebutuhan Kajian Kebijakan dan Survei Data Dasar Lingkup Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam). Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Iptek dan Inovasi Lantai 3, Gedung BJ Habibie BRIN Thamrin pada Selasa 25 Juli 2023.
Baca juga: Sekjen Kemendagri Dorong Pemda Optimalkan Realisasi APBD
Yusharto mengatakan kajian yang akan disampaikan ke BRIN semula berjumlah 49 usulan. Namun setelah dilakukan simplifikasi jumlahnya menyusut menjadi 10 usulan.
Pesan itu disampaikan Kepala BSKDN Yusharto Huntoyungo saat menghadiri undangan Persentasi dan Pendalaman Usulan Kebutuhan Kajian Kebijakan dan Survei Data Dasar Lingkup Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam). Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Iptek dan Inovasi Lantai 3, Gedung BJ Habibie BRIN Thamrin pada Selasa 25 Juli 2023.
Baca juga: Sekjen Kemendagri Dorong Pemda Optimalkan Realisasi APBD
Yusharto mengatakan kajian yang akan disampaikan ke BRIN semula berjumlah 49 usulan. Namun setelah dilakukan simplifikasi jumlahnya menyusut menjadi 10 usulan.
Lihat Juga :