Industri Pertahanan Swasta Aset Strategis Bangsa
Senin, 24 Juli 2023 - 07:02 WIB
Butuh Kepercayaan
Saat meluncurkan holding dan program strategis Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Inhan Nasional (20/4/2022), Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengharapkan kehadiran Defense ID bisa sebagai lompatan untuk bertransformasi dalam membangun ekosistem inhan modern di masa depan yang kompetitif dan menguntungkan.
baca juga: Menhan Prabowo Berkomitmen Hapus Budaya Korupsi di Industri Pertahanan
Pada momen tersebut, mantan wali kota Solo itu menggarisbawahi janji Defense ID menjadi top 50 perusahaan pertahanan terbaik dunia dalam beberapa tahun ke depan, terus meningkatkan penggunaan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) menjadi 50% untuk teknologi kunci, dan terus berupaya menurunkan impor alat pertahanan dan keamanan.
Bukan hanya Jokowi, anak bangsa yang mendambakan kapabilitas militer ini kuat hingga bisa memberikan perlindungan maksimal kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia pasti memiliki harapan sama. Bahkan kalau perlu, yang tangguh dan mandiri bukan hanya inhan BUMN saja, tapi juga swasta. Sebab keduanya sama-sama merupakan komponen inhan nasional seperti disebut UU No 16 Tahun 2012.
Untuk itulah, perhatian pemerintah-dalam hal ini Kemenhan dan KKIP- terhadap tumbuh kembangnya inhan nasional jangan hanya sebatas pada BUMNIS, tapi juga swasta. Pemerintah bahkan harus menyelaraskan dan menyinergikan keduanya agar bisa saling bahu-membahu mewujudkan inhan tangguh dan mandiri demi memperkuat pertahanan, mengembangkan teknologi industri pertahanan, mewujudkan kemandirian alutsista, mendukung pertumbuhan ekonomi, menyerap tenaga kerja, dan meningkatkan kemampuan sumber daya manusia.
baca juga: Ketemu Jokowi dan Prabowo, Erick Thohir: Soal Industri Pertahanan
Walaupun posisi industri pertahanan masih lemah seperti penilaian Alman Helvas, sebenarnya secara faktual kapasitas-baik dari sisi penguasaan teknologi, bisnis, dan SDM- cukup mumpuni. Dalam segala keterbatasan, banyak di antara perusahaan alutsista yang berada di bawah naungan Pinhantanas mampu survive dan berkembang secara bisnis, hingga melakukan berbagai inovasi.
Nama perusahaan seperti Infoglobal, PT Daya Radar Utama, PT Jala Berikat Nusantara Perkasa, PT Komodo Armament Indonesia, PT Sari Bahari, PT Bhimasena Global Teknologi Industri, PT Hariff Daya Tunggal Engineering, CV Maju Mapan merupakan contoh inhan swasta yang sukses dalam bisnis dan mampu menjawab kebutuhan TNI.
Sejauh ini, Kemhan juga telah memberi perhatian dan mendorong perusahaan swasta dengan membagi proyek-proyek alutsista, mulai dari berbagai jenis kapal perang kepada PT Daya Radar Utama dkk, pembuatan bom kepada PT Sari Bahari, proyek kendaraan militer kepada PT Jala Berikat Nusantara dkk, proyek alat komunikasi kepada PT Hariff Daya Tunggal Engineering. Dengan demikian, proyek alutsista tidak menjadi monopoli PT PAL, PT Pindad, PT Dahana dan BUMNIS lainnya saja. Selain itu, pemerintah juga menyinergikan perusahaan swasta dengan BUMNIS seperti dilakukan melalui PT PAL dengan galangan kapal swasta.
Saat meluncurkan holding dan program strategis Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Inhan Nasional (20/4/2022), Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengharapkan kehadiran Defense ID bisa sebagai lompatan untuk bertransformasi dalam membangun ekosistem inhan modern di masa depan yang kompetitif dan menguntungkan.
baca juga: Menhan Prabowo Berkomitmen Hapus Budaya Korupsi di Industri Pertahanan
Pada momen tersebut, mantan wali kota Solo itu menggarisbawahi janji Defense ID menjadi top 50 perusahaan pertahanan terbaik dunia dalam beberapa tahun ke depan, terus meningkatkan penggunaan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) menjadi 50% untuk teknologi kunci, dan terus berupaya menurunkan impor alat pertahanan dan keamanan.
Bukan hanya Jokowi, anak bangsa yang mendambakan kapabilitas militer ini kuat hingga bisa memberikan perlindungan maksimal kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia pasti memiliki harapan sama. Bahkan kalau perlu, yang tangguh dan mandiri bukan hanya inhan BUMN saja, tapi juga swasta. Sebab keduanya sama-sama merupakan komponen inhan nasional seperti disebut UU No 16 Tahun 2012.
Untuk itulah, perhatian pemerintah-dalam hal ini Kemenhan dan KKIP- terhadap tumbuh kembangnya inhan nasional jangan hanya sebatas pada BUMNIS, tapi juga swasta. Pemerintah bahkan harus menyelaraskan dan menyinergikan keduanya agar bisa saling bahu-membahu mewujudkan inhan tangguh dan mandiri demi memperkuat pertahanan, mengembangkan teknologi industri pertahanan, mewujudkan kemandirian alutsista, mendukung pertumbuhan ekonomi, menyerap tenaga kerja, dan meningkatkan kemampuan sumber daya manusia.
baca juga: Ketemu Jokowi dan Prabowo, Erick Thohir: Soal Industri Pertahanan
Walaupun posisi industri pertahanan masih lemah seperti penilaian Alman Helvas, sebenarnya secara faktual kapasitas-baik dari sisi penguasaan teknologi, bisnis, dan SDM- cukup mumpuni. Dalam segala keterbatasan, banyak di antara perusahaan alutsista yang berada di bawah naungan Pinhantanas mampu survive dan berkembang secara bisnis, hingga melakukan berbagai inovasi.
Nama perusahaan seperti Infoglobal, PT Daya Radar Utama, PT Jala Berikat Nusantara Perkasa, PT Komodo Armament Indonesia, PT Sari Bahari, PT Bhimasena Global Teknologi Industri, PT Hariff Daya Tunggal Engineering, CV Maju Mapan merupakan contoh inhan swasta yang sukses dalam bisnis dan mampu menjawab kebutuhan TNI.
Sejauh ini, Kemhan juga telah memberi perhatian dan mendorong perusahaan swasta dengan membagi proyek-proyek alutsista, mulai dari berbagai jenis kapal perang kepada PT Daya Radar Utama dkk, pembuatan bom kepada PT Sari Bahari, proyek kendaraan militer kepada PT Jala Berikat Nusantara dkk, proyek alat komunikasi kepada PT Hariff Daya Tunggal Engineering. Dengan demikian, proyek alutsista tidak menjadi monopoli PT PAL, PT Pindad, PT Dahana dan BUMNIS lainnya saja. Selain itu, pemerintah juga menyinergikan perusahaan swasta dengan BUMNIS seperti dilakukan melalui PT PAL dengan galangan kapal swasta.
Lihat Juga :
tulis komentar anda