HUT ke-77 Bhayangkara, Pengamat Intelijen: Teguhkan Polri Presisi untuk Indonesia Emas
Jum'at, 30 Juni 2023 - 09:06 WIB
Ketiga, bagaimana Polri memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dan perkembangan Police 4.0 untuk peningkatan pelayanan masyarakat.
“Penyebaran berita bohong atau hoaks, ujaran kebencian/hate speech, dan juga fitnah yang dibungkus dengan politik identitas harus diantisipasi sejak awal oleh Polri. Apalagi dengan dibumbui isu-isu agama. Jangan sampai timbul polarisasi dan situasi memanas seperti yang terjadi pada Pemilu 2019,” tandas Simon.
Menurut Simon, di tengah masifnya penggunaan media sosial sekarang ini, penyebaran disinformasi, berita hoaks dan agitasi yang mengarah pada polarisasi masyarakat pada Pemilu 2024 berpeluang sangat besar.
Faktor utama yang menyebabkan politik identitas yaitu adanya pemahaman yang belum tuntas untuk menjaga toleransi dan eksistensi tiap identitas di NKRI. Kemudian, rendahnya literasi digital masyarakat.
Faktor lain adalah kecerobohan atau kesengajaan individu atau elite politik tertentu dalam berkomunikasi yang menyinggung psikologi massa. “Tapi saya percaya, Polri dalam hal ini telah mengantisipasi dengan berbagai tindakan pencegahan dan pelayanan publik, baik yang bersifat proaktif maupun penerimaan aduan dari masyarakat”, papar Simon.
Dalam pandangan Simon beragam inovasi pelayanan Polri dapat dioptimalkan untuk tujuan antisipasi ini. Sebagai contoh, Polri memiliki program Dumas Presisi (Pengaduan Masyarakat) online, program “Jumat Curhat,” call center 110, SuperApp Presisi Polri dan patroli siber.
Program-program tersebut dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk mengidentifikasi, menjaring persoalan, membongkar kasus yang muncul, maupun pengaduan lainnya di masyarakat.
“Penyebaran berita bohong atau hoaks, ujaran kebencian/hate speech, dan juga fitnah yang dibungkus dengan politik identitas harus diantisipasi sejak awal oleh Polri. Apalagi dengan dibumbui isu-isu agama. Jangan sampai timbul polarisasi dan situasi memanas seperti yang terjadi pada Pemilu 2019,” tandas Simon.
Menurut Simon, di tengah masifnya penggunaan media sosial sekarang ini, penyebaran disinformasi, berita hoaks dan agitasi yang mengarah pada polarisasi masyarakat pada Pemilu 2024 berpeluang sangat besar.
Faktor utama yang menyebabkan politik identitas yaitu adanya pemahaman yang belum tuntas untuk menjaga toleransi dan eksistensi tiap identitas di NKRI. Kemudian, rendahnya literasi digital masyarakat.
Faktor lain adalah kecerobohan atau kesengajaan individu atau elite politik tertentu dalam berkomunikasi yang menyinggung psikologi massa. “Tapi saya percaya, Polri dalam hal ini telah mengantisipasi dengan berbagai tindakan pencegahan dan pelayanan publik, baik yang bersifat proaktif maupun penerimaan aduan dari masyarakat”, papar Simon.
Dalam pandangan Simon beragam inovasi pelayanan Polri dapat dioptimalkan untuk tujuan antisipasi ini. Sebagai contoh, Polri memiliki program Dumas Presisi (Pengaduan Masyarakat) online, program “Jumat Curhat,” call center 110, SuperApp Presisi Polri dan patroli siber.
Program-program tersebut dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk mengidentifikasi, menjaring persoalan, membongkar kasus yang muncul, maupun pengaduan lainnya di masyarakat.
Lihat Juga :