Pemerintah Perlu Gaungkan Narasi Positif untuk Imbangi Isu People Power
Kamis, 22 Juni 2023 - 21:01 WIB
Pakar Komunikasi Politik UPH Emrus Sihombing. FOTO/IST
JAKARTA - Istilah people power makin sering digaungkan oleh oposisi pemerintah menjelang Pemilu 2024. Pemerintah dinilai perlu menggaungkan narasi sebaliknya untuk mengimbangi gerakan tersebut.
Pakar Komunikasi Politik Universitas Pelita Harapan (UPH) Emrus Sihombing menjelaskan, istilah people power yang dipahami di beberapa negara berarti menggulingkan pemerintahan yang sah. Karena bersifat tidak konstruktif, gerakan people power bisa menimbulkan dampak jatuhnya korban jiwa.
"Seandainya ada kekurangan pemerintah, apa salahnya dikritik, didemo, atau diajak berdialog yang berbasis fakta, data, dan bukti. Tidak serta-merta melakukan people power dalam pengertian menggulingkan kekuasaan, karena konsekuensinya itu tidak baik dan berpotensi menabrak konstitusi," kata Emrus menanggapi adanya pertemuan bertajuk Rakyat Bertanya, Kapan People Power? di Kota Solo, Kamis (22/6/2023).
Ketidakpuasan kelompok terhadap pemerintah selalu dibarengi dengan narasi bahwa pemerintahan di bawah Presiden Joko Widodo (Jokowi) gagal dalam menyejahterakan rakyatnya. Menghadapi gerakan ini diperlukan narasi antitesisnya, yaitu seruan untuk mendukung pemerintah karena masyarakatnya bahagia, sejahtera, nyaman, dan tetap dalam kebhinekaan di bawah kepemimpinan presiden saat ini.
"Saya kira perlu juga digerakkan people power yang mendukung Pemerintah. Supaya pengertian people power ini tidak hanya dimaknai sebagai menurunkan pemerintah. Mari kita berdemo people power dengan kekuatan rakyat untuk mendukung pemerintah karena kinerjanya yang sangat luar biasa di bawah kepemimpinan Pak Joko Widodo," ujarnya.
Terkait politik identitas yang kerap menyertai narasi people power, Direktur Eksekutif Emrus Corner itu menegaskan, dalam segala hal, khususnya Pemilu, tidak boleh ada politik identitas. Menurutnya, manusia lahir sejak lahir memiliki identitas berbeda satu dengan lainnya.
"Dua manusia kembar ke bumi yang sama, pasti tidak sama identitasnya. Laki-laki dan perempuan, apakah identitasnya sama? Sesama perempuan saja punya identitas yang berbeda, apalagi dengan yang berbeda gendernya," katanya.
Menurut Emrus, orang yang mempertentangkan identitas, tidak paham tentang hakikat manusia. Sayangnya seruan people power dalam pengertian negatif, seringkali dibumbui dengan isu politik identitas yang sempit.
Pakar Komunikasi Politik Universitas Pelita Harapan (UPH) Emrus Sihombing menjelaskan, istilah people power yang dipahami di beberapa negara berarti menggulingkan pemerintahan yang sah. Karena bersifat tidak konstruktif, gerakan people power bisa menimbulkan dampak jatuhnya korban jiwa.
"Seandainya ada kekurangan pemerintah, apa salahnya dikritik, didemo, atau diajak berdialog yang berbasis fakta, data, dan bukti. Tidak serta-merta melakukan people power dalam pengertian menggulingkan kekuasaan, karena konsekuensinya itu tidak baik dan berpotensi menabrak konstitusi," kata Emrus menanggapi adanya pertemuan bertajuk Rakyat Bertanya, Kapan People Power? di Kota Solo, Kamis (22/6/2023).
Ketidakpuasan kelompok terhadap pemerintah selalu dibarengi dengan narasi bahwa pemerintahan di bawah Presiden Joko Widodo (Jokowi) gagal dalam menyejahterakan rakyatnya. Menghadapi gerakan ini diperlukan narasi antitesisnya, yaitu seruan untuk mendukung pemerintah karena masyarakatnya bahagia, sejahtera, nyaman, dan tetap dalam kebhinekaan di bawah kepemimpinan presiden saat ini.
"Saya kira perlu juga digerakkan people power yang mendukung Pemerintah. Supaya pengertian people power ini tidak hanya dimaknai sebagai menurunkan pemerintah. Mari kita berdemo people power dengan kekuatan rakyat untuk mendukung pemerintah karena kinerjanya yang sangat luar biasa di bawah kepemimpinan Pak Joko Widodo," ujarnya.
Terkait politik identitas yang kerap menyertai narasi people power, Direktur Eksekutif Emrus Corner itu menegaskan, dalam segala hal, khususnya Pemilu, tidak boleh ada politik identitas. Menurutnya, manusia lahir sejak lahir memiliki identitas berbeda satu dengan lainnya.
"Dua manusia kembar ke bumi yang sama, pasti tidak sama identitasnya. Laki-laki dan perempuan, apakah identitasnya sama? Sesama perempuan saja punya identitas yang berbeda, apalagi dengan yang berbeda gendernya," katanya.
Menurut Emrus, orang yang mempertentangkan identitas, tidak paham tentang hakikat manusia. Sayangnya seruan people power dalam pengertian negatif, seringkali dibumbui dengan isu politik identitas yang sempit.
Lihat Juga :
tulis komentar anda