Soal RUU Perampasan Aset, DPR Sebut Masih Ada Proses Politik Antarfraksi
Selasa, 20 Juni 2023 - 19:58 WIB
Saat ditanya lebih detail mengenai proses politik antarfraksi, Lodewijk mengaku tidak tahu, karena itu proses di fraksi. Kalau di Golkar sendiri, masih menunggu arahan dari Ketua Fraksi Golkar Kahar Muzakkir dan akan dilaporkan ke Ketua Umum (Ketum) DPP Golkar hasilnya.
"Ya kita menunggu aja ketua fraksi, nanti akan dilaporkan ke pada ketum hasilnya seperti apa," terang Lodewijk.
Terkait sikap Golkar, Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Golkar ini mengaku bahwa Fraksi Golkar masih berproses, yang pasti fraksinya tidak bisa bersikap sendirian.
"Belum (ada keputusan Golkar), lagi berproses saya belum tahu apakah bagaimana, kita tunggu karena kita enggak bisa sendirian," tandasnya.
Sementara itu Ketua DPR Puan Maharani mengatakan, DPR bersama pemerintah saat ini tengah fokus melakukan rapat pembahasan anggaran untuk 2023 ini. Sehingga, masalah RUU Perampasan Aset harus ada mekanisme yang harus dilakukan, tidak bisa serta merta dilakukan.
"Terkait hal-hal yang lain tentu saja ada mekanismenya yang di DPR harus dilakukan, jadi enggak bisa sakdet saknyet (serta merta) kalau orang Jawa tuh, hari ini ada berita, hari ini sepertinya suratnya ada, kemudian itu harus (dibahas)," kata Puan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.
"Ya kita menunggu aja ketua fraksi, nanti akan dilaporkan ke pada ketum hasilnya seperti apa," terang Lodewijk.
Terkait sikap Golkar, Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Golkar ini mengaku bahwa Fraksi Golkar masih berproses, yang pasti fraksinya tidak bisa bersikap sendirian.
"Belum (ada keputusan Golkar), lagi berproses saya belum tahu apakah bagaimana, kita tunggu karena kita enggak bisa sendirian," tandasnya.
Sementara itu Ketua DPR Puan Maharani mengatakan, DPR bersama pemerintah saat ini tengah fokus melakukan rapat pembahasan anggaran untuk 2023 ini. Sehingga, masalah RUU Perampasan Aset harus ada mekanisme yang harus dilakukan, tidak bisa serta merta dilakukan.
"Terkait hal-hal yang lain tentu saja ada mekanismenya yang di DPR harus dilakukan, jadi enggak bisa sakdet saknyet (serta merta) kalau orang Jawa tuh, hari ini ada berita, hari ini sepertinya suratnya ada, kemudian itu harus (dibahas)," kata Puan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.
Lihat Juga :