Tingkatkan Mutu Fasilitas Kesehatan, LAFKI Gelar Pertemuan Ilmiah
Selasa, 13 Juni 2023 - 15:45 WIB
Ketua Umum LAFKI Frits M Rumintjap mengatakan pihaknya bakal menggelar Pertemuan Ilmiah Fasilitas Kesehatan (PIFKI) di Jakarta. Kegiatan ini untuk memperingati HUT ke-3 LAFKI. Foto/Dok. SINDOnews
JAKARTA - Lembaga Akreditasi Fasilitas Kesehatan Indonesia (LAFKI) bakal menggelar Pertemuan Ilmiah Fasilitas Kesehatan (PIFKI) di Jakarta. Kegiatan ini untuk memperingati HUT ke-3 LAFKI.
Kegiatan dihelat selama dua hari yakni 16 - 17 Juni 2023 tersebut dengan tema Peningkatan Mutu Fasilitas Kesehatan Sebagai Dampak Akreditasi. Pembicara pada acara tersebut yakni Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno, Direktur Utama BPJS Ali Ghufron Mukti, dan Ketua Umum LAFKI Frits M Rumintjap.
Tujuan kegiatan untuk menjadikan fasilitas kesehatan di Indonesia berstandar tinggi di tingkat nasional maupun internasional. "Visi kegiatan ini membantu pemerintah mencapai tujuan kesehatan nasional melalui akreditasi terhadap fasilitas kesehatan di Indonesia dan memberikan informasi kepada masyarakat dan pengguna jasa lainnya tentang kualitas dan kemampuan fasilitas kesehatan," kata Ketua Umum LAFKI Frits M Rumintjap dalam siaran persnya, Selasa (13/6/2023).
Frits mengatakan, membangun pelayanan kesehatan rumah sakit yang bagus merupakan faktor penting dalam menciptakan ketahanan kesehatan nasional. ”Hal ini tentunya memerlukan perbaikan dari hulu ke hilir terhadap ekosistem pelayanan kesehatan di negeri ini," ujarnya.
Menurut Frits, permasalahan pelayanan kesehatan rumah sakit di Indonesia sangat beragam. Misalnya perkembangan teknologi alat kedokteran yang begitu cepat. Di satu sisi perilaku provider masih belum berubah dengan tuntutan pasien yang menginginkan kenyamanan pelayanan.
Hal ini kemudian gap yang perlu dihilangkan agar masyarakat yang berobat ke luar negeri dapat ditarik kembali dengan memberikan kenyamanan berobat di negeri sendiri. "Dengan demikian sinyalemen bahwa Indonesia rugi Rp20 triliun setiap tahun akibat masyarakat berobat ke luar negeri dapat dialihkan untuk membangun pelayanan kesehatan yang lebih baik," tandasnya.
Tentunya untuk mengatasi permasalahan tersebut perlu usaha yang luar biasa dari pemerintah. Mulai dari kebijakan kesehatan yang adaptif dengan perubahan dan membangun kembali peradaban baru yaitu pelayanan kesehatan yang bermutu serta berorientasi global.
"Perlu sinergitas komprehensif yang didukung penuh pemerintah. Leading sector Kementerian Kesehatan didukung kementerian terkait, pemerintah daerah serta dunia usaha lainnya," paparnya.
Kegiatan dihelat selama dua hari yakni 16 - 17 Juni 2023 tersebut dengan tema Peningkatan Mutu Fasilitas Kesehatan Sebagai Dampak Akreditasi. Pembicara pada acara tersebut yakni Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno, Direktur Utama BPJS Ali Ghufron Mukti, dan Ketua Umum LAFKI Frits M Rumintjap.
Baca Juga
Tujuan kegiatan untuk menjadikan fasilitas kesehatan di Indonesia berstandar tinggi di tingkat nasional maupun internasional. "Visi kegiatan ini membantu pemerintah mencapai tujuan kesehatan nasional melalui akreditasi terhadap fasilitas kesehatan di Indonesia dan memberikan informasi kepada masyarakat dan pengguna jasa lainnya tentang kualitas dan kemampuan fasilitas kesehatan," kata Ketua Umum LAFKI Frits M Rumintjap dalam siaran persnya, Selasa (13/6/2023).
Frits mengatakan, membangun pelayanan kesehatan rumah sakit yang bagus merupakan faktor penting dalam menciptakan ketahanan kesehatan nasional. ”Hal ini tentunya memerlukan perbaikan dari hulu ke hilir terhadap ekosistem pelayanan kesehatan di negeri ini," ujarnya.
Menurut Frits, permasalahan pelayanan kesehatan rumah sakit di Indonesia sangat beragam. Misalnya perkembangan teknologi alat kedokteran yang begitu cepat. Di satu sisi perilaku provider masih belum berubah dengan tuntutan pasien yang menginginkan kenyamanan pelayanan.
Hal ini kemudian gap yang perlu dihilangkan agar masyarakat yang berobat ke luar negeri dapat ditarik kembali dengan memberikan kenyamanan berobat di negeri sendiri. "Dengan demikian sinyalemen bahwa Indonesia rugi Rp20 triliun setiap tahun akibat masyarakat berobat ke luar negeri dapat dialihkan untuk membangun pelayanan kesehatan yang lebih baik," tandasnya.
Tentunya untuk mengatasi permasalahan tersebut perlu usaha yang luar biasa dari pemerintah. Mulai dari kebijakan kesehatan yang adaptif dengan perubahan dan membangun kembali peradaban baru yaitu pelayanan kesehatan yang bermutu serta berorientasi global.
Baca Juga
"Perlu sinergitas komprehensif yang didukung penuh pemerintah. Leading sector Kementerian Kesehatan didukung kementerian terkait, pemerintah daerah serta dunia usaha lainnya," paparnya.
(poe)
tulis komentar anda