Omnibus Law Kebudayaan Diperlukan untuk Memajukan Kebudayaan

Dengan demikian, Putu menambahkan implementasi UU Cagar Budaya hendaknya sejalan dengan Sapta Karsa permuseuman, yaitu mendorong terwujudnya UU Permuseuman. Kedua, mendorong terbentuknya Badan Permuseuman Indonesia. Ketiga, membentuk Lembaga Sertifikasi dan Akreditasi Museum.

Keempat, peningkatan SDM pengelola museum dan pengawalan dari politisasi yang membahayakan kepentingan museum. Kelima, kebijakan penganggaran yang komprehensif. Keenam, kelembagaan museum secara menyeluruh. Ketujuh, menggaungkan kembali gerakan nasional cinta museum.

Ketua Tim Pakar AMI Ali Akbar mengatakan usulan Putu Supadma Rudana soal Omnibus Law tentang kebudayaan merupakan langkah yang tepat. Saat ini Indonesia punya kesempatan luas sekali membuat rumah yang besar.

“Kalau perlu kata Pak Putu itu omnibus law, yang masuk juga pemajuan kebudayaan. Kita punya kesempatan emas untuk merancang masa depan kita,” jelasnya.

Menurut dia, selama ini museum itu masih menyangkut kebendaan (tangible). Memang, kata dia, definisi museum sesuai Dewan Museum Internasional (International Council of Museums atau Icom) itu mengumpulkan. “Dunia internasional tau sebenernya bahwa adibudaya negara super budaya itu Indonesia,” tandasnya.