Jembatan Peradaban Nahdlatul Ulama

Senin, 05 Juni 2023 - 14:37 WIB
NU didirikan oleh para kyai dan guru/pengajar di pesantren pada 31 Januari 1926 di Surabaya. Mereka mendirikan NU untuk menyuarakan, menampilkan dan memfasilitasi kepentingan Muslim abangan dan sistem pesantren. Pada masa itu, anggota-anggota NU dan Muhammadiyah kebanyakan adalah petani di Jawa dan Sumatera.

Menurut Bruinessen (2019), kelahiran NU terkait dan respon terhadap penaklukan Mekka dan Madinah pada tahun 1805 oleh Wahhabi, yang memberangus praktik-praktik tradisional. Semenjak awal NU ikut serta menyupport nasionalisme di Indonesia yang akhirnya mendorong lahirnya Indonesia sebagai negara merdeka.

Pada era pascareformasi 1998, kehadiran Islam transnasional Islam begitu marak dengan agenda penegakan khilafah Islamyah dan negara Islam. NU adalah satu ormas yang berdiri tegak untuk melawan gerakan Islam transnasional sehingga gerakan seperti Hizbut Tahrir Indonesia dilarang pada 2017 dan Front Pembela Islam (FPI) dilarang secara resmi pada 2018.

NU adalah satu ormas Islam yang berjasa untuk menyuarakan moderatisme Islam di Tanah Air. Lebih jauh, NU terlibat dalam upaya memerangi pertumbuhan terorisme dan ekstrremisme keagamaan. Indonesia sempat dirundung pelbagai aksi terror seperti di Bali, Jakarta, Surabaya dan Makassar, dan NU berupaya untuk berpartisipasi dalam promosi perdamaian.

Tidak saja di dalam negeri, NU juga mencoba mendorionmg perdamaian di luar negeri dengan menjadi mediator damai di Thailand Selatan, Filipina Selatan, Myammar dan Afghanistan. Gus Dur telah membentuk World Conference on Religion and Peace (WCRP).

Selanjutnya, pada masa Kiai Hasyim Muzadi dengan pembentukan Pengurus Cabang Istimewa (PCI) NU di pelbagai negara dan menginiasi acara International Conference of Islamic Scholars (ICIS). Pergerakan perdamaian NU semakin berkembang.

KH Said Aqil Siroj yang melanjutkan tongkat kepemimpinan NU menginiasiasi International Summit of Moderate Islkamic Leaders (ISOMIL). Singkatnya, usaha-usaha NU untuk jembatan perdamaian tersebut telah dimulai satu dekade terakhir, baik sendiri maupun berkolaborasi dengan organisasi masyarakat sipil di dalam dan luar negeri.

Misalnya, pada 2019 di Munas Alim Ulama dan Konferensi Besar NU di Banjar, Jawa Barat, NU telah merekomendasikan bahwa kategori kafir tidak memiliki dasar hukum dalam sebuah negara bangsa yang modern. Ini penting untuk menegaskan bahwa di Indonesia ada kesetaraan antar warga negara terlepas dari apapun agama, suku ras dan bahasanya.

Sedangkan pada 2021, Aliansi Injili Dunia (the World Evangelical Alliance), yang mewakili 600 juta Protestan di 143 negara, telah bergabung dengan NU dan Komunitas Imam W Deen Mohammed untuk menandatangani Pernyataan Masjid Bangsa di Washington, DC.
Halaman :
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!