Indonesia Bisa Tiru Malaysia, Hukuman Mati Tak Dijadikan Mandatory
Jum'at, 19 Mei 2023 - 19:55 WIB
Tokoh senior HAM, Todung Mulya Lubis saat menghadiri jamuan makan malam di Rumah Dinas Bupati Madina, Kecamatan Panyabungan, Madina, Sumut, Senin (20/3/2023). FOTO/DOK.INEWS
JAKARTA - Undang-Undang No 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (UU 1/2023) membuka babak diskursus baru. Salah satu terobosan yang dibawa KUHP baru itu adalah pengaturan mengenai hukuman mati .
Tokoh senior Hak Asasi Manusia (HAM) Todung Mulya Lubis mengaku masih tetap pada sikapnya menolak hukuman mati. Sikap itu pertama kali disampaikan saat mendatangi Wakil Presiden (Wapres) Adam Malik bersama Yap Thiam Hien dan sejumlah rekan lainnya yang memelopori Gerakan Hapus Hukuman Mati (HATI).
"Sikap saya terhadap hukuman mati masih sama, sejak awal menjadi penggiat HAM sampai hari ini, saya menolak hukuman mati. Dalam kasus apa saja, kepada siapa saja," kata Todung Mulya Lubis dalam FGD Kesenjangan Pengaturan Pidana Mati dalam KUHP Baru dengan Status Quo: Masalah dan Urgensi, Jumat (19/5/2023).
Baca juga: Kriminolog UI: Hukuman Percobaan 10 Tahun Cukup untuk Rehabilitasi Terpidana
Tokoh senior Hak Asasi Manusia (HAM) Todung Mulya Lubis mengaku masih tetap pada sikapnya menolak hukuman mati. Sikap itu pertama kali disampaikan saat mendatangi Wakil Presiden (Wapres) Adam Malik bersama Yap Thiam Hien dan sejumlah rekan lainnya yang memelopori Gerakan Hapus Hukuman Mati (HATI).
"Sikap saya terhadap hukuman mati masih sama, sejak awal menjadi penggiat HAM sampai hari ini, saya menolak hukuman mati. Dalam kasus apa saja, kepada siapa saja," kata Todung Mulya Lubis dalam FGD Kesenjangan Pengaturan Pidana Mati dalam KUHP Baru dengan Status Quo: Masalah dan Urgensi, Jumat (19/5/2023).
Baca juga: Kriminolog UI: Hukuman Percobaan 10 Tahun Cukup untuk Rehabilitasi Terpidana
Lihat Juga :