Jokowi Dikritik, PPP Singgung JK Jabat Wapres Sekaligus Dewan Penasihat TKN di Pilpres 2019
Selasa, 09 Mei 2023 - 06:42 WIB
Ketua DPP PPP Achmad Baidowi menanggapi mantan Wapres Jusuf Kalla (JK) yang menyarankan Presiden Jokowi agar tak terlalu ikut campur urusan politik di Pilpres 2024. FOTO/DOK.DPR
JAKARTA - Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan ( PPP ) Achmad Baidowi menanggapi mantan Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) yang menyarankan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak terlalu ikut campur dalam urusan politik jelang Pilpres 2024. Awiek, sapaan akrab Achmad Baidowi, justru menyinggung peran JK di Pilpres 2019 yang saat itu masih menjabat wapres tapi menjadi Dewan Penasihat Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf.
"Pak JK tahun 2019 sebagai wapres sekaligus menjadi Dewan Penasihat TKN Jokowi-Ma'ruf Amin. Apakah juga dapat dimaknai cawe-cawe untuk penggantinya di posisi wapres?" kata Awiek dalam keterangannya, Senin (8/5/2023).
Ia juga menyinggung soal Megawati Soekarnoputri menjelang akhir menjabat Presiden ke-5 RI. Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu juga turut mengurusi pencalonan pada pemilu selanjutnya.
Menurut Awiek, pertemuan ketua umum partai politik pendukung pemerintah bukan terjadi saat era Presiden Jokowi. "Di era sebelum Jokowi juga terjadi meskipun dalam konteks berbeda," ujarnya.
Anggota Komisi VI DPR ini menjelaskna, pertemuan Presiden Jokowi dengan pimpinan partai politik di Istana Merdeka pada Selasa, 2 Mei 2023 fokus membahas masalah ekonomi, bonus demografi, middle income trap, dan Indonesia Emas 2045.
"Kalau kemudian ada yang menyerempet isu politik hal itu tak bisa dihindari. Namanya saja pertemuan ketum parpol," katanya.
Awiek juga menegaskan, pertemuan Presiden Jokowi dengan pimpinan parpol berlangsung di luar jam kerja yakni pada malam hari. "Sejauh tidak ada UU yang dilanggar ya boleh-boleh saja," ujarnya.
"Pak JK tahun 2019 sebagai wapres sekaligus menjadi Dewan Penasihat TKN Jokowi-Ma'ruf Amin. Apakah juga dapat dimaknai cawe-cawe untuk penggantinya di posisi wapres?" kata Awiek dalam keterangannya, Senin (8/5/2023).
Ia juga menyinggung soal Megawati Soekarnoputri menjelang akhir menjabat Presiden ke-5 RI. Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu juga turut mengurusi pencalonan pada pemilu selanjutnya.
Baca Juga
Menurut Awiek, pertemuan ketua umum partai politik pendukung pemerintah bukan terjadi saat era Presiden Jokowi. "Di era sebelum Jokowi juga terjadi meskipun dalam konteks berbeda," ujarnya.
Anggota Komisi VI DPR ini menjelaskna, pertemuan Presiden Jokowi dengan pimpinan partai politik di Istana Merdeka pada Selasa, 2 Mei 2023 fokus membahas masalah ekonomi, bonus demografi, middle income trap, dan Indonesia Emas 2045.
"Kalau kemudian ada yang menyerempet isu politik hal itu tak bisa dihindari. Namanya saja pertemuan ketum parpol," katanya.
Awiek juga menegaskan, pertemuan Presiden Jokowi dengan pimpinan parpol berlangsung di luar jam kerja yakni pada malam hari. "Sejauh tidak ada UU yang dilanggar ya boleh-boleh saja," ujarnya.
Lihat Juga :
tulis komentar anda