KPK Segera Umumkan Status Hukum Sekretaris MA Hasbi Hasan
Senin, 08 Mei 2023 - 21:06 WIB
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johanis Tanak memastikan bakal segera mengumumkan status hukum Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Hasbi Hasan. Foto/MPI
JAKARTA - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johanis Tanak memastikan bakal segera mengumumkan status hukum Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Hasbi Hasan . Status hukum Hasbi Hasan bakal diumumkan setelah adanya keputusan bersama para Pimpinan KPK.
"Terkait dengan Sekma, ini nanti akan diumumkan setelah ada hasil rapat bersama para pimpinan, karena pimpinan menganut asas kolektif kolegial," ujar Johanis Tanak di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (8/5/2023).
Johanis masih enggan mengamini kabar status tersangka Hasbi Hasan. Ia mengaku tidak punya kewenangan untuk mengumumkan status hukum Hasbi Hasan seorang diri. Sebab, kata Johanis, pengumuman status hukum pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka harus berdasarkan keputusan bersama.
"Jadi kalau hanya saya nanti yang mengumumkan bla-bla-bla, nanti saya juga melanggar asas sebagaimana diatur dalam UU tentang KPK," ungkapnya.
Johanis juga menjelaskan telah mengantongi informasi terkait adanya pemberian empat mobil mewah dan aliran uang Rp3 miliar untuk Hasbi Hasan. Informasi tersebut, kata Johanis, masih didalami oleh tim KPK.
"Kemudian ada tidak menerima mobil dan uang? Ini juga tentunya akan didalami dulu setelah penyidik atau penyelidik mendapatkan suatu data konkret dan info konkret, barulah kemudian akan ditindaklanjuti, dirapatkan, baru kemudian diumumkn secara terbuka," pungkasnya.
KPK dikabarkan telah menetapkan Sekretaris MA Hasbi Hasan dan Komisaris PT Wika Beton Dadan Tri Yudianto sebagai tersangka baru dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait pengurusan perkara di MA. Hasbi Hasan maupun Dadan belum merespons ihwal kabar tersebut.
Nama Hasbi Hasan diketahui memang sempat muncul dalam dakwaan kasus suap pengurusan perkara kasasi di MA yang sedang berproses di Pengadilan Tipikor Bandung. Dalam dakwaan, Hasbi disebut sempat bertemu dengan pengacara yang menggugat kasasi Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Intidana, Theodorus Yosep Parera dan Eko Suparno.
"Terkait dengan Sekma, ini nanti akan diumumkan setelah ada hasil rapat bersama para pimpinan, karena pimpinan menganut asas kolektif kolegial," ujar Johanis Tanak di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (8/5/2023).
Johanis masih enggan mengamini kabar status tersangka Hasbi Hasan. Ia mengaku tidak punya kewenangan untuk mengumumkan status hukum Hasbi Hasan seorang diri. Sebab, kata Johanis, pengumuman status hukum pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka harus berdasarkan keputusan bersama.
"Jadi kalau hanya saya nanti yang mengumumkan bla-bla-bla, nanti saya juga melanggar asas sebagaimana diatur dalam UU tentang KPK," ungkapnya.
Johanis juga menjelaskan telah mengantongi informasi terkait adanya pemberian empat mobil mewah dan aliran uang Rp3 miliar untuk Hasbi Hasan. Informasi tersebut, kata Johanis, masih didalami oleh tim KPK.
"Kemudian ada tidak menerima mobil dan uang? Ini juga tentunya akan didalami dulu setelah penyidik atau penyelidik mendapatkan suatu data konkret dan info konkret, barulah kemudian akan ditindaklanjuti, dirapatkan, baru kemudian diumumkn secara terbuka," pungkasnya.
KPK dikabarkan telah menetapkan Sekretaris MA Hasbi Hasan dan Komisaris PT Wika Beton Dadan Tri Yudianto sebagai tersangka baru dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait pengurusan perkara di MA. Hasbi Hasan maupun Dadan belum merespons ihwal kabar tersebut.
Nama Hasbi Hasan diketahui memang sempat muncul dalam dakwaan kasus suap pengurusan perkara kasasi di MA yang sedang berproses di Pengadilan Tipikor Bandung. Dalam dakwaan, Hasbi disebut sempat bertemu dengan pengacara yang menggugat kasasi Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Intidana, Theodorus Yosep Parera dan Eko Suparno.
Lihat Juga :
tulis komentar anda