Gugus Tugas COVID-19 Diganti, Anggota Tim Pakar Beberkan Lemahnya Koordinasi
Rabu, 22 Juli 2020 - 11:11 WIB
Anggota Tim Pakar Gugus Tugas COVID-19, Ascobat Gani menyadari masih ada masalah penanganan kasus COVID-19 dan ekonomi selama pandemi. Foto/Bappenas
JAKARTA - Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 telah resmi berganti menjadi Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Perubahan itu berlaku setelah terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 tahun 2020, Senin (20/7) lalu.
Menanggapi pergantian itu, Anggota Tim Pakar Gugus Tugas COVID-19 Ascobat Gani menyadari masih ada masalah penanganan kasus COVID-19 dan ekonomi selama pandemi. Menurutnya, selama ini masih lemahnya penerapan satu komando atau unity of command. (Baca juga: Maung Pakai Mesin Hilux, Toyota Pastikan Pindad Tak Kantongi Izin)
“Sejak awal saya sudah menekankan pentingnya ini (satu komando) yang mutlak perlu dalam situasi emergency (darurat). COVID-19 ini kan pandemi, bencana nasional, mestinya satu komando,” papar Gani dalam diskusi daring, Selasa (21/7/2020).
Kelemahan itu tampak jelas dari kurangnya koordinasi antar lembaga. Misalnya saja, komunikasi risiko (risk communication) yang berbeda-beda. Ada lembaga yang mengatakan bisa pakai minyak kayu putih dan sebagainya.
Selanjutnya, terjadi fragmentasi penanganan COVID-19 antar lembaga, baik kementerian maupun non kementerian. Bahkan, sampai akhirnya banyak lembaga non kementerian yang berujung dibubarkan karena dinilai tumpang tindih dengan kementerian/lembaga utama. Bahkan, lembaganya seakan lebih dominan, sedangkan kementerian justru tersingkirkan.
“Mereka bekerja dalam silo masing-masing. Peran kementerian tenggelam oleh lembaga non kementerian. Padahal, itu semestinya adalah lembaga yang utama,” jelas dia.
Menanggapi pergantian itu, Anggota Tim Pakar Gugus Tugas COVID-19 Ascobat Gani menyadari masih ada masalah penanganan kasus COVID-19 dan ekonomi selama pandemi. Menurutnya, selama ini masih lemahnya penerapan satu komando atau unity of command. (Baca juga: Maung Pakai Mesin Hilux, Toyota Pastikan Pindad Tak Kantongi Izin)
“Sejak awal saya sudah menekankan pentingnya ini (satu komando) yang mutlak perlu dalam situasi emergency (darurat). COVID-19 ini kan pandemi, bencana nasional, mestinya satu komando,” papar Gani dalam diskusi daring, Selasa (21/7/2020).
Kelemahan itu tampak jelas dari kurangnya koordinasi antar lembaga. Misalnya saja, komunikasi risiko (risk communication) yang berbeda-beda. Ada lembaga yang mengatakan bisa pakai minyak kayu putih dan sebagainya.
Selanjutnya, terjadi fragmentasi penanganan COVID-19 antar lembaga, baik kementerian maupun non kementerian. Bahkan, sampai akhirnya banyak lembaga non kementerian yang berujung dibubarkan karena dinilai tumpang tindih dengan kementerian/lembaga utama. Bahkan, lembaganya seakan lebih dominan, sedangkan kementerian justru tersingkirkan.
“Mereka bekerja dalam silo masing-masing. Peran kementerian tenggelam oleh lembaga non kementerian. Padahal, itu semestinya adalah lembaga yang utama,” jelas dia.
Lihat Juga :