Jokowi Tentu Tidak Ingin Reputasinya Jatuh Hanya karena Pencalonan Gibran
Selasa, 21 Juli 2020 - 14:58 WIB
Presiden Joko Widodo (Jokowi). Foto/Dok SINDO
JAKARTA - Direktur Eksekutif Indonesia Public Institute (IPI) Karyono Wibowo menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan bisa menempatkan diri dengan baik terkait majunya Gibran Rakabuming Raka dalam Pilkada Solo 2020.
Menurut Karyono, majunya Gibran Gibran Rakabuming Raka yang merupakan putra sulung Jokowi itu sejak awal memang tak luput dari sorotan publik dan menjadi selalu menjadi konsumsi media. Hal itu wajar, karena Gibran dikaitkan dengan kiprah politik keluarga Jokowi. Sebagai putra orang nomor satu di Indonesia, tentu lazim jika setiap gerak-geriknya menjadi sorotan publik. Maka tak pelak, langkah Gibran maju di Pilkada Kota Solo selalu menjadi perbincangan publik.
"Bahkan memunculkan pelbagai pendapat spekulasi di tengah masyarakat. Pendapat sebagian pihak yang menghubungkan pencalonan Gibran dengan kekuasaan ayahnya yang menjabat presiden untuk periode kedua kalinya pun mengemuka di ruang publik," ujar Karyono kepada SINDOnews, Selasa (21/7/2020). ( ).
Karyono tak menampik ada kekhawatiran dari sebagian pihak bahwa Presiden Jokowi akan menggunakan kekuasaannya untuk memenangkan Gibran dalam kontestasi Pilkada Kota Solo. Tentu saja dalam iklim demokrasi, siapa pun bisa menyampaikan pendapat, walau pendapat itu masih spekulasi. "Tetapi menurut saya, Presiden Jokowi akan hati-hati dalam menyikapi masalah ini. Jokowi bisa menempatkan diri secara proporsional dengan memisahkan urusan negara dan pemerintahan dengan pencalonan putranya sebagai calon wali kota," tutur dia.
Menurut Karyono, dalam konteks kontestasi pilkada, meski Gibran adalah putra sulung Presiden Jokowi, tetapi ia percaya Presiden Jokowi sudah memahami rambu-rambu sebagai kepala negara dan pemerintahan. Sebagai presiden, tentu Jokowi sudah menyadari aturan main (rule of the game) dan aturan hukum (rule of law).
Dia meyakini hal itu sudah ada dalam benak Presiden Jokowi. Sebagai orang yang berpengalaman di pemerintahan, dari menjadi wali kota, gubernur, hingga presiden tentu sudah menyadari bahwa kedudukan seorang pemimpin negara tidak boleh melakukan penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power). ( ).
Jokowi disebutnya tentu memahami tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan seorang presiden dalam pencalonan Gibran sebagai wali kota Solo. Presiden Jokowi tentu tidak ingin reputasinya jatuh di mata rakyat hanya karena persoalan pencalonan putranya di Pilkada Solo. Sebab, taruhannya terlalu besar untuk sebuah legacy dalam periode kedua pemerintahan Jokowi.
"Meski demikian, publik berkewajiban untuk memberikan kritik dan saran kepada Presiden Jokowi agar tidak melakukan abuse of power demi jalannya sebuah pemerintahan yang bersih (clean government) yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang bersih sesuai peraturan perundang-undangan suatu negara serta memiliki niat baik untuk membangun negara serta bangsanya dengan tetap menjunjung tinggi norma kesusilaan dan norma hukum beserta norma kepatutan," pungkas dia.
Menurut Karyono, majunya Gibran Gibran Rakabuming Raka yang merupakan putra sulung Jokowi itu sejak awal memang tak luput dari sorotan publik dan menjadi selalu menjadi konsumsi media. Hal itu wajar, karena Gibran dikaitkan dengan kiprah politik keluarga Jokowi. Sebagai putra orang nomor satu di Indonesia, tentu lazim jika setiap gerak-geriknya menjadi sorotan publik. Maka tak pelak, langkah Gibran maju di Pilkada Kota Solo selalu menjadi perbincangan publik.
"Bahkan memunculkan pelbagai pendapat spekulasi di tengah masyarakat. Pendapat sebagian pihak yang menghubungkan pencalonan Gibran dengan kekuasaan ayahnya yang menjabat presiden untuk periode kedua kalinya pun mengemuka di ruang publik," ujar Karyono kepada SINDOnews, Selasa (21/7/2020). ( ).
Karyono tak menampik ada kekhawatiran dari sebagian pihak bahwa Presiden Jokowi akan menggunakan kekuasaannya untuk memenangkan Gibran dalam kontestasi Pilkada Kota Solo. Tentu saja dalam iklim demokrasi, siapa pun bisa menyampaikan pendapat, walau pendapat itu masih spekulasi. "Tetapi menurut saya, Presiden Jokowi akan hati-hati dalam menyikapi masalah ini. Jokowi bisa menempatkan diri secara proporsional dengan memisahkan urusan negara dan pemerintahan dengan pencalonan putranya sebagai calon wali kota," tutur dia.
Menurut Karyono, dalam konteks kontestasi pilkada, meski Gibran adalah putra sulung Presiden Jokowi, tetapi ia percaya Presiden Jokowi sudah memahami rambu-rambu sebagai kepala negara dan pemerintahan. Sebagai presiden, tentu Jokowi sudah menyadari aturan main (rule of the game) dan aturan hukum (rule of law).
Dia meyakini hal itu sudah ada dalam benak Presiden Jokowi. Sebagai orang yang berpengalaman di pemerintahan, dari menjadi wali kota, gubernur, hingga presiden tentu sudah menyadari bahwa kedudukan seorang pemimpin negara tidak boleh melakukan penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power). ( ).
Jokowi disebutnya tentu memahami tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan seorang presiden dalam pencalonan Gibran sebagai wali kota Solo. Presiden Jokowi tentu tidak ingin reputasinya jatuh di mata rakyat hanya karena persoalan pencalonan putranya di Pilkada Solo. Sebab, taruhannya terlalu besar untuk sebuah legacy dalam periode kedua pemerintahan Jokowi.
"Meski demikian, publik berkewajiban untuk memberikan kritik dan saran kepada Presiden Jokowi agar tidak melakukan abuse of power demi jalannya sebuah pemerintahan yang bersih (clean government) yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang bersih sesuai peraturan perundang-undangan suatu negara serta memiliki niat baik untuk membangun negara serta bangsanya dengan tetap menjunjung tinggi norma kesusilaan dan norma hukum beserta norma kepatutan," pungkas dia.
(zik)
tulis komentar anda