Profil Muhammad Rapsel Ali, Politikus Nasdem Menantu Wapres Ma'ruf Amin

Muhibudin Kamali

Minggu, 09 April 2023 - 11:09 WIB

Komisaris PT Fajar Indonesia Network (2018–sekarang)

Anggota DPR-RI (2019–sekarang)

Lihat Juga: Wapres Bilang Aglomerasi di RUU DKJ Ide Lama, Bahkan Sejak Masih Anggota DPRD DKI

Dapatkan berita terbaru, follow WhatsApp Channel SINDOnews sekarang juga!

(muh)

Halaman :

1
2
3

tulis komentar anda

Video Rekomendasi

Diperiksa BPK Terkait Dugaan Auditor Minta Rp12 Miliar, SYL Irit Bicara

Berita Terkait

Program Ruang Amal Indonesia Bakal Fokus pada Pembangunan Sosial Kemanusiaan

Wapres Ma’ruf Amin Minta Lembaga Amil Zakat Diperbanyak, Ini Alasannya

Kabar Duka, Jampidum Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Jemaah Haji Antisipasi Cuaca Panas di Tanah Suci

Wacana Kabinet Prabowo-Gibran Diisi 40 Menteri, Ini Komentar Wapres Maruf Amin

Wapres Bilang Aglomerasi di RUU DKJ Ide Lama, Bahkan Sejak Masih Anggota DPRD DKI

Solihin GP Dinilai Sangat Layak Dapat Gelar Pahlawan Nasional

Rekomendasi

Kulit Mulus dan Sempurna, Ini 6 Rahasia Kecantikan Wanita Korsel

Ciri-ciri Kipas Radiator Mobil Lemah, Jangan Tunggu Sampai Merugikan Anda

5 Cara Mengurangi Chicken Skin di Ketiak

Terpopuler

1

62 Kolonel Naik Pangkat Jadi Jenderal Bintang Satu TNI, Ini Daftar Namanya

2

Selamat! 75 Pati TNI Naik Pangkat, Ini Nama-namanya

3

5 Fakta Mantan Danjen Kopassus Yogie S Memet, Jenderal Religius dengan Banyak Jabatan Strategis

4

Kisah Jenderal Oerip Soemohardjo, Sosok Panglima TNI Pertama yang Ganti Nama Setelah Jatuh dari Pohon Kemiri

5

Daftar 28 Perwira TNI AU Penerima Brevet Setia Waspada Paspampres

Berita Terkini More

Jokowi Tak Diundang Rakernas PDIP Karena Disebut Sibuk, Istana Bilang Begini

Kasus Dugaan KDRT, Kepala Otoritas Bandara Wilayah Merauke Dinonaktifkan Sementara

BSSN Turunkan Satgas Pengamanan Siber dan Sandi untuk Amankan WWF ke-10 di Bali

Menlu Retno Sebut Ada Upaya Sistematis Hambat Bantuan Kemanusiaan ke Gaza

Makan Siang Gratis Gagasan Prabowo Harus Jadi Gerakan Social Movement

Apa Saja Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia?