Anggota DPR Misbakhun Dorong Kades Gali Ide dalam Pemberdayaan KUR dan UMKM
Jum'at, 07 April 2023 - 06:24 WIB
Anggota Komisi XI DPR Misbakhun dalam diskusi bertema Masa Depan UMKM dan Fasilitas Akses Pembiayaan Pascapandemi di Kabupaten Probolinggo, Kamis (6/4/2023). FOTO/IST
JAKARTA - Anggota Komisi XI DPR Misbakhun mengajak kepala desa atau kades se-Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur memunculkan ide-ide kreatif soal program Kredit Usaha Rakyat (KUR) serta pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Ia melihat banyak kades memiliki ide baik memberdayakan UMKM yang selama ini menjadi sektor penting bagi perekonomian nasional.
Misbakhun menyampakan hal tersebut saat menjadi narasumber diskusi bertema Masa Depan UMKM dan Fasilitas Akses Pembiayaan Pascapandemi di Kabupaten Probolinggo, Kamis (6/4/2023). Diskusi tersebut juga dihadiri Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Malang Samsun Hadi.
Mengawali diskusi, Misbakhun langsung meminta para kades menyampaikan keluhan, persoalan, maupun gagasan seputar KUR dan UMKM. "Hari ini saya mengajak kepala Kantor Perwakilan BI Malang untuk hadir di sini bertemu bapak-bapak sekalian untuk berdiskusi tentang KUR dan UMKM," kata Misbakhun.
Politikus Partai Golkar itu menjelaskan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) memberikan mandat kepada BI untuk membantu stabilisasi pertumbuhan ekonomi. Menurut Misbakhun, struktur ekonomi nasional saat ini banyak ditopang oleh UMKM formal maupun informal.
"Tentunya kita ingin mengajak para kades ke dalam sebuah program yang Bank Indonesia juga harus mulai memberikan penguatan pemikiran di sektor bawah," kata Misbakhun.
Wakil rakyat asal Daerah Pemilihan (Dapil) II Jawa Timur yang meliputi Pasuruan dan Probolinggo itu menegaskan KUR dan UMKM merupakan dua program pemerintah yang menyentuh langsung masyarakat di tingkat bawah, termasuk di perdesaan. Misbakhun menjelaskan UMKM memiliki kontribusi sangat besar bagi ekonomi nasional. Dia memerinci UMKM mampu menyerap sekitar 67 juta tenaga kerja.
"Banyak sekali ide dan gagasan tentang KUR. Kalau itu disinergikan dengan UMKM, hasilnya akan sangat luar biasa," ujarnya.
Mantan PNS di Ditjen Pajak itu mencontohkan ide tentang bunga KUR di Malang yang dikonversikan ke zakat mal. Menurutnya, bunga KUR Supermikro di angka 3% atau di atas zakat mal. "Nah, itu (bunga) diserap dan dijadikan zakat, sehingga masyarakat tidak perlu membayar bunga, cukup membayar pokoknya dan ini merupakan suatu gagasan yang menarik," kata Misbakhun.
Karena itu, ia menyebut para kades merupakan garda terdepan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat harus diberdayakan. Politikus asal Pasuruan itu pun meminta BI membuat kebijakan yang dapat mendekatkan program ekonomi pemerintah dengan para pengambil kebijakan di tingkat bawah tersebut.
"Para kepala desa memiliki pemikiran-pemikiran yang masih orisinal, karena bapak-bapak jugalah yang berhadapan langsung dengan masyarakat, termasuk dengan problematika yang ada," ucapnya.
Influencer Tim Kampanye Nasional Joko Widodo-Ma’ruf Amin di Pilpres 2019 itu mengharapkan ide-ide cemerlang tentang strategi pengentasan UMKM bisa terealisasi. Sebaiknya para kades berkolaborasi dengan lembaga-lembaga negara yang bertugas dan bertanggung jawab soal KUR untuk membantu para pelaku UMKM di desa mengakses permodalan.
Namun, pemerintah juga memiliki keterbatasan. Ia pun mendorong semua pihak bisa mengatasi keterbatasan itu. "Tentunya kita harus cari akal bagaimana mengatasinya," katanya.
Misbakhun menyampakan hal tersebut saat menjadi narasumber diskusi bertema Masa Depan UMKM dan Fasilitas Akses Pembiayaan Pascapandemi di Kabupaten Probolinggo, Kamis (6/4/2023). Diskusi tersebut juga dihadiri Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Malang Samsun Hadi.
Mengawali diskusi, Misbakhun langsung meminta para kades menyampaikan keluhan, persoalan, maupun gagasan seputar KUR dan UMKM. "Hari ini saya mengajak kepala Kantor Perwakilan BI Malang untuk hadir di sini bertemu bapak-bapak sekalian untuk berdiskusi tentang KUR dan UMKM," kata Misbakhun.
Politikus Partai Golkar itu menjelaskan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) memberikan mandat kepada BI untuk membantu stabilisasi pertumbuhan ekonomi. Menurut Misbakhun, struktur ekonomi nasional saat ini banyak ditopang oleh UMKM formal maupun informal.
"Tentunya kita ingin mengajak para kades ke dalam sebuah program yang Bank Indonesia juga harus mulai memberikan penguatan pemikiran di sektor bawah," kata Misbakhun.
Wakil rakyat asal Daerah Pemilihan (Dapil) II Jawa Timur yang meliputi Pasuruan dan Probolinggo itu menegaskan KUR dan UMKM merupakan dua program pemerintah yang menyentuh langsung masyarakat di tingkat bawah, termasuk di perdesaan. Misbakhun menjelaskan UMKM memiliki kontribusi sangat besar bagi ekonomi nasional. Dia memerinci UMKM mampu menyerap sekitar 67 juta tenaga kerja.
"Banyak sekali ide dan gagasan tentang KUR. Kalau itu disinergikan dengan UMKM, hasilnya akan sangat luar biasa," ujarnya.
Mantan PNS di Ditjen Pajak itu mencontohkan ide tentang bunga KUR di Malang yang dikonversikan ke zakat mal. Menurutnya, bunga KUR Supermikro di angka 3% atau di atas zakat mal. "Nah, itu (bunga) diserap dan dijadikan zakat, sehingga masyarakat tidak perlu membayar bunga, cukup membayar pokoknya dan ini merupakan suatu gagasan yang menarik," kata Misbakhun.
Karena itu, ia menyebut para kades merupakan garda terdepan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat harus diberdayakan. Politikus asal Pasuruan itu pun meminta BI membuat kebijakan yang dapat mendekatkan program ekonomi pemerintah dengan para pengambil kebijakan di tingkat bawah tersebut.
"Para kepala desa memiliki pemikiran-pemikiran yang masih orisinal, karena bapak-bapak jugalah yang berhadapan langsung dengan masyarakat, termasuk dengan problematika yang ada," ucapnya.
Influencer Tim Kampanye Nasional Joko Widodo-Ma’ruf Amin di Pilpres 2019 itu mengharapkan ide-ide cemerlang tentang strategi pengentasan UMKM bisa terealisasi. Sebaiknya para kades berkolaborasi dengan lembaga-lembaga negara yang bertugas dan bertanggung jawab soal KUR untuk membantu para pelaku UMKM di desa mengakses permodalan.
Namun, pemerintah juga memiliki keterbatasan. Ia pun mendorong semua pihak bisa mengatasi keterbatasan itu. "Tentunya kita harus cari akal bagaimana mengatasinya," katanya.
(abd)
Lihat Juga :
tulis komentar anda