Laman Lindungi Pemilih Diretas, KPU Akan Terbitkan Peraturan
Sabtu, 18 Juli 2020 - 05:48 WIB
Menyikapi peristiwa peretasan tersebut, dia menyebut KPU berencana akan melakukan proteksi yang ketat untuk menjamin keamanan data pemilih. Salah satunya dengan membuat sebuah regulasi yang akan mengatur tentang penerapan IT di lingkungan KPU.
"Saat ini KPU sangat intens membahas dan mempersiapkan langkah-langkah penyiapan PKPU tentang penerapan IT di lingkungan KPU," ujarnya. (Baca juga: 1.462 Kasus Baru, Total 83.130 Orang Positif Covid-19)
Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) melakukan persiapan pelaksanaan Gerakan Coklit Serentak (GCS) tahapan pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih Pilkada serentak 2020. Sebelum proses GCS dilakukan, KPU menggelar Gerakan Klik Serentak (GKS).
Ketua KPU Arief Budiman mengatakan, kegiatan ini seiring dengan jadwal dilaksanakannya coklit mulai 15 Juli hingga 13 Agustus 2020. Untuk cakupan daerahnya, GKS dilakukan di 270 daerah yang terdiri dari 9 provinsi, 37 kota, dan 224 kabupaten.
"Pada kegiatan GKS ini masyarakat dapat melihat data dirinya apakah sudah terdaftar menjadi pemilih atau belum. Sehingga melalui GKS ini dapat menjadi alat bantu pengecekan data pemilih oleh masyarakat secara mandiri," katanya di Jakarta, Rabu (15/07/2020).
"Saat ini KPU sangat intens membahas dan mempersiapkan langkah-langkah penyiapan PKPU tentang penerapan IT di lingkungan KPU," ujarnya. (Baca juga: 1.462 Kasus Baru, Total 83.130 Orang Positif Covid-19)
Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) melakukan persiapan pelaksanaan Gerakan Coklit Serentak (GCS) tahapan pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih Pilkada serentak 2020. Sebelum proses GCS dilakukan, KPU menggelar Gerakan Klik Serentak (GKS).
Ketua KPU Arief Budiman mengatakan, kegiatan ini seiring dengan jadwal dilaksanakannya coklit mulai 15 Juli hingga 13 Agustus 2020. Untuk cakupan daerahnya, GKS dilakukan di 270 daerah yang terdiri dari 9 provinsi, 37 kota, dan 224 kabupaten.
"Pada kegiatan GKS ini masyarakat dapat melihat data dirinya apakah sudah terdaftar menjadi pemilih atau belum. Sehingga melalui GKS ini dapat menjadi alat bantu pengecekan data pemilih oleh masyarakat secara mandiri," katanya di Jakarta, Rabu (15/07/2020).
(maf)
Lihat Juga :