Mahfud MD ke Pelaku TPPU: Kita Punya Data, Jangan Merasa Anda Sudah Wajar

"(Misalnya) Saya mungkin dapat uang jasa taruhlah gratifikasi kecil-kecilan, sehingga bisa dianggap wajar itu, tapi yang disetor ke keluarga, ke anaknya itu, menurut ilmu intelijen keuangan itu harus diperiksa," katanya.

"Nah selama ini tidak ada yang melakukan itu, selalu kalau kita rapat PPATK itu masalahnya Pak tunjukkan dulu Pak pidana asalnya, tapi ketika ketemu pidana asalnya tidak dilanjutkan, ini urusan APH, kejaksaan, pengadilan, polisi, KPK," kata Mahfud lagi.

Ia mencontohkan, ada 62 kasus TPPU yang dilakukan oleh bendahara partai politik (parpol) tapi belum diusut oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pihaknya dan Kemenkeu berkomitmen menindaklanjuti kasus tersebut berdasarkan UU TPPU.

"Maaf, Papua itu kan sudah lama saya bilang itu banyak korupsinya tapi temuan baru intelijen, tapi nggak berani ditindak, terus ayo kita anu ketemu juga, bisa diambil. Papua tuh itu kan banyak pencucian uangnya juga, nah yang saya katakan itu ingin menegakkan UU Tindak Pidana Pencucian Uang," katanya.

Baca juga: Mahfud MD: Transaksi Rp300 Triliun di Kemenkeu Bukan Korupsi tapi Pencucian Uang