Tito Minta Kontestan Pilkada yang Tak Disiplin Protokol Kesehatan Jangan Dipilih
Jum'at, 17 Juli 2020 - 14:54 WIB
Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian meminta semua untuk mematuhi protokol kesehatan COVID-19. Tidak hanya bagi para penyelenggara tapi juga kontestan dan tim sukses. Foto/SINDOphoto
JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian meminta semua untuk mematuhi protokol kesehatan COVID-19. Tidak hanya bagi para penyelenggara tapi juga kontestan dan tim sukses.
“Protokol kesehatan diikuti. Kalau ada yang kontestan tidak bisa mengatur pendukung tim suksesnya sampai terjadi iring-iringan masa, konvoi, ya jangan dipilih lah,” ujar Tito mengutip siaran pers Kemendagri, Jumat (17/7/2020). (Baca juga: Anggaran Pilkada Belum 100%, Mendagri: Masih Ada yang Menunggu Transfer Pusat)
Dia mengatakan kepatuhan kontestan dalam penerapan protokol kesehatan menggambarkan kepemimpinannya. Menurutnya jika calon kepala daerah tidak bisa mengatur pendukungnya maka akan sulit mengurus rakyat.
“Bagaimana mau mengatur masyarakat yang jumlahnya ratusan ribu, puluhan ribu, baru mengatur 200 orang 300 orang tidak bisa,” jelasnya.
Tito melanjutkan salah satu konsekuensi pelaksanaan pilkada di tengah pandemi adalah harus dijalankan sesuai dengan protokol kesehatan. Dimana hal ini telah diatur melalui Peraturan KPU dan Peraturan Bawaslu yang telah melalui konsultasi dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19.
“Kemudian sudah diatur juga protokol-protokol sampai dengan pemungutan suara nanti. Termasuk kampanye tidak boleh ada arak-arakan, tidak boleh ada konvoi-konvoi, dibatasi jumlahnya, kalau saya tidak salah 50 orang ya dalam rapat pertemuan terbatas,” paparnya.
Dia kembali mendorong agar isu penanganan COVID-19 diangkat dalam kontestasi ini. Sehingga pilkada tidak terjadi media penularan. (Baca: Mendagri Minta Petahana Tak Politisasi Bansos untuk Pilkada)
“Maka tolong diangkat topiknya nanti adalah peran kepala daerah dalam penanganan COVID-19 dan dampak sosial ekonominya. Kalau topik ini bisa diangkat maka akan terjadi mobilisasi gerakan besar oleh para penyelenggara, kontestan, pengaman TNI/Polri untuk membuat mendisiplinkan masyarakat dalam rangka untuk mencegah penularan,” pungkasnya.
“Protokol kesehatan diikuti. Kalau ada yang kontestan tidak bisa mengatur pendukung tim suksesnya sampai terjadi iring-iringan masa, konvoi, ya jangan dipilih lah,” ujar Tito mengutip siaran pers Kemendagri, Jumat (17/7/2020). (Baca juga: Anggaran Pilkada Belum 100%, Mendagri: Masih Ada yang Menunggu Transfer Pusat)
Dia mengatakan kepatuhan kontestan dalam penerapan protokol kesehatan menggambarkan kepemimpinannya. Menurutnya jika calon kepala daerah tidak bisa mengatur pendukungnya maka akan sulit mengurus rakyat.
“Bagaimana mau mengatur masyarakat yang jumlahnya ratusan ribu, puluhan ribu, baru mengatur 200 orang 300 orang tidak bisa,” jelasnya.
Tito melanjutkan salah satu konsekuensi pelaksanaan pilkada di tengah pandemi adalah harus dijalankan sesuai dengan protokol kesehatan. Dimana hal ini telah diatur melalui Peraturan KPU dan Peraturan Bawaslu yang telah melalui konsultasi dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19.
“Kemudian sudah diatur juga protokol-protokol sampai dengan pemungutan suara nanti. Termasuk kampanye tidak boleh ada arak-arakan, tidak boleh ada konvoi-konvoi, dibatasi jumlahnya, kalau saya tidak salah 50 orang ya dalam rapat pertemuan terbatas,” paparnya.
Dia kembali mendorong agar isu penanganan COVID-19 diangkat dalam kontestasi ini. Sehingga pilkada tidak terjadi media penularan. (Baca: Mendagri Minta Petahana Tak Politisasi Bansos untuk Pilkada)
“Maka tolong diangkat topiknya nanti adalah peran kepala daerah dalam penanganan COVID-19 dan dampak sosial ekonominya. Kalau topik ini bisa diangkat maka akan terjadi mobilisasi gerakan besar oleh para penyelenggara, kontestan, pengaman TNI/Polri untuk membuat mendisiplinkan masyarakat dalam rangka untuk mencegah penularan,” pungkasnya.
(kri)
tulis komentar anda