Anggaran Pilkada Belum 100%, Mendagri: Masih Ada yang Menunggu Transfer Pusat
loading...
Mendagri Tito Karnavian. Foto/dok.SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian melakukan kunjungan kerja ke Sulawesi Utara untuk mengecek kesiapan penyelenggaraan pilkada serentak. Dia menyebut dari 8 daerah yang mengikuti pilkada, masih ada tiga daerah yang pencairannya belum 100%.
"Dari kesiapan anggaran, saya sangat optimis bahwa Sulut ini sangat baik ya. Karena saya sudah keliling 10 provinsi dan saya melihat yang paling hijau ya ini. Artinya anggarannya 100% itu sudah 5 dari 8 daerah," katanya mengutip siaran persnya, Jumat (17/7/2020).
Tito meyakini bahwa tigadaerah lainnya akan menyusul untuk secara bertahap mencairkan anggaran pilkadanya. Pasalnya dia sudah mendapat komitmen dari kepala daerah untuk mencairkan secara bertahap.
(Baca: Mendagri Minta Petahana Tak Politisasi Bansos untuk Pilkada)
"Yang lain belum 100% tapi sudah mendapatkan komitmen dari kepala daerah untuk nanti secara bertahap,” ungkapnya.
Dia mengakui bahwa salah satu yang menjadi masalah adalah kapasitas fiskal masing-masing dari. Dia menyebut ada daerah yang masih menunggu transfer dari pusat terlebih dahulu untuk nantinya dicairkan anggaran pilkadanya.
“Karena memang problema kemampuan fiskal diantaranya adalah menunggu dana alokasi umum transfer pusat. Termasuk dana alokasi khusus dari Kemenkeu," jelasnya.
"Dari kesiapan anggaran, saya sangat optimis bahwa Sulut ini sangat baik ya. Karena saya sudah keliling 10 provinsi dan saya melihat yang paling hijau ya ini. Artinya anggarannya 100% itu sudah 5 dari 8 daerah," katanya mengutip siaran persnya, Jumat (17/7/2020).
Tito meyakini bahwa tigadaerah lainnya akan menyusul untuk secara bertahap mencairkan anggaran pilkadanya. Pasalnya dia sudah mendapat komitmen dari kepala daerah untuk mencairkan secara bertahap.
(Baca: Mendagri Minta Petahana Tak Politisasi Bansos untuk Pilkada)
"Yang lain belum 100% tapi sudah mendapatkan komitmen dari kepala daerah untuk nanti secara bertahap,” ungkapnya.
Dia mengakui bahwa salah satu yang menjadi masalah adalah kapasitas fiskal masing-masing dari. Dia menyebut ada daerah yang masih menunggu transfer dari pusat terlebih dahulu untuk nantinya dicairkan anggaran pilkadanya.
“Karena memang problema kemampuan fiskal diantaranya adalah menunggu dana alokasi umum transfer pusat. Termasuk dana alokasi khusus dari Kemenkeu," jelasnya.
(muh)
Lihat Juga :
