KY Beberkan Tahapan Pemeriksaan Hakim PN Jakarta Pusat yang Tunda Pemilu hingga 2025
Selasa, 07 Maret 2023 - 13:34 WIB
"Baru setelah itu baru dilakukan pemeriksaan, tetapi di luar para majelis hakim. Bisa saja panitera atau mungkin hakim lain yang tahu tentang masalah ini, atau juga ke Kepala Pengadilan Negeri Jakarta Pusat," kata Joko, Selasa (7/3/2023).
Setelah pemeriksaan pihak terkait di PN Jakarta Pusat, KY akan melakukan analisis. Hasil analisis dibahas ke sidang panel untuk diputuskan.
"Kemudian dibawa ke Panel baru diputuskan misalnya ini bisa ditindaklanjuti, baru dilakukan pemeriksaan kepada terlapor. Jadi di KY, terlapor itu terakhir," katanya.
Joko menegaskan, majelis hakim yang menyidangkan perkara gugatan Partai Prima adalah pihak yang diperiksa paling akhir.
"Setelah itu misalnya di Panel sudah ditentukan, bisa ditindaklanjuti, dan dugaan pelanggaran etiknya ada, itu baru dibawa ke Pleno. Pleno untuk menjatuhkan sanksi, sanksi apa yang dijatuhkan kepada para majelis hakim," katanya.
Setelah pemeriksaan pihak terkait di PN Jakarta Pusat, KY akan melakukan analisis. Hasil analisis dibahas ke sidang panel untuk diputuskan.
"Kemudian dibawa ke Panel baru diputuskan misalnya ini bisa ditindaklanjuti, baru dilakukan pemeriksaan kepada terlapor. Jadi di KY, terlapor itu terakhir," katanya.
Joko menegaskan, majelis hakim yang menyidangkan perkara gugatan Partai Prima adalah pihak yang diperiksa paling akhir.
"Setelah itu misalnya di Panel sudah ditentukan, bisa ditindaklanjuti, dan dugaan pelanggaran etiknya ada, itu baru dibawa ke Pleno. Pleno untuk menjatuhkan sanksi, sanksi apa yang dijatuhkan kepada para majelis hakim," katanya.
Lihat Juga :