KPK Respons Desakan Massa PB KAMI agar Firli Bahuri Diperiksa Imbas Poster Diduga Kampanye di Satu Abad NU
Rabu, 15 Februari 2023 - 21:48 WIB
Diketahui, massa dari PB KAMI menggelar unjuk rasa di depan Gedung KPK, Jakarta, Rabu (15/2/2023) siang. Para aktivis berseragam putih merah itu melakukan orasi bergantian dari atas mobil komando yang dilengkapi pengeras suara.
Puluhan aktivis lainnya mengacung-acungkan poster tuntutan dan bendera lambang organisasi. Sebagian dari mereka membentangkan spanduk berisi tuntutan KAMI. Aksi di Gedung Merah Putih itu dimulai sekitar pukul 13.00 WIB.
Ketua Umum PB KAMI Sultoni mengatakan, pihaknya meminta Dewan Pengawas (Dewas) KPK segera memanggil Ketua KPK Firli Bahuri untuk memberi penjelasan atas maraknya baliho atau spanduk bergambar dirinya yang terpasang di sejumlah lokasi. Bahkan, kata Sultoni, baru-baru ini sejumlah spanduk terkait Resepsi Satu Abad NU bergambar Firli terpasang di sejumlah titik di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur.
Menurut Sultoni, apabila Firli ikut andil dalam pembuatan dan pemasangan spanduk dan baliho tersebut, maka secara etik melanggar Pasal 4 Ayat (1) huruf d Peraturan Dewan Pengawas (Perdewas) Nomor 2 Tahun 2020.
Dalam pasal itu dijelaskan semua anggota Dewas harus loyal pada KPK dan mengesampingkan kelompok pribadi, kelompok atau golongan dalam pelaksanaan tugas. Sultoni menegaskan, pimpinan KPK tidak akan bisa profesional menjalankan tugas apabila masuk politik praktis.
Puluhan aktivis lainnya mengacung-acungkan poster tuntutan dan bendera lambang organisasi. Sebagian dari mereka membentangkan spanduk berisi tuntutan KAMI. Aksi di Gedung Merah Putih itu dimulai sekitar pukul 13.00 WIB.
Ketua Umum PB KAMI Sultoni mengatakan, pihaknya meminta Dewan Pengawas (Dewas) KPK segera memanggil Ketua KPK Firli Bahuri untuk memberi penjelasan atas maraknya baliho atau spanduk bergambar dirinya yang terpasang di sejumlah lokasi. Bahkan, kata Sultoni, baru-baru ini sejumlah spanduk terkait Resepsi Satu Abad NU bergambar Firli terpasang di sejumlah titik di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur.
Menurut Sultoni, apabila Firli ikut andil dalam pembuatan dan pemasangan spanduk dan baliho tersebut, maka secara etik melanggar Pasal 4 Ayat (1) huruf d Peraturan Dewan Pengawas (Perdewas) Nomor 2 Tahun 2020.
Dalam pasal itu dijelaskan semua anggota Dewas harus loyal pada KPK dan mengesampingkan kelompok pribadi, kelompok atau golongan dalam pelaksanaan tugas. Sultoni menegaskan, pimpinan KPK tidak akan bisa profesional menjalankan tugas apabila masuk politik praktis.
(rca)
tulis komentar anda