Komisi II DPR: Hapus Jabatan Gubernur Harus Ada Perubahan UU

Wakil Ketua DPR itu beranggapan, usulan ini perlu dikaji oleh DPR. Sebab, PKB beranggapan Pilkada secara langsung tidak efektif dan menghabiskan banyak anggaran.

"Kemudian berantemnya panjang. Pilgub DKI sampai sekarang masih berantem, sampai kapan?" ujarnya.

Cak Imin menilai sistem pemilihan kepala daerah perlu dievaluasi. Menurutnya, pemilihan tingkat provinsi atau pemilihan gubernur (Pilgub) lebih efektif ditiadakan.

"Makanya PKB mengusulkan agar pilkada itu hanya pemilihan langsung untuk pilpres dan pilwalkot. Pemilihan gubernur tidak ada lagi karena melelahkan. Kalau perlu gubernur nanti tidak ada, karena tidak terlalu fungsional di dalam pemerintahan," kata Cak Imin dalam acara yang digelar di Grand Sahid Jaya Hotel, Senin (30/1/2023).