Bantah Marah-Marah, Jokowi Dinilai Ingin Menganulir Reshuffle Kabinet
Rabu, 15 Juli 2020 - 08:19 WIB
Presiden Jokowi menjelaskan apa yang disampaikan dalam rapat kabinet beberapa waktu lalu bukanlah marah-marah, melainkan agar menteri kabinet berkerja lebih keras lagi dalam menangani pandemi virus corona. FOTO/DOK.SINDOnews
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjelaskan apa yang disampaikan dalam rapat kabinet beberapa waktu lalu bukanlah marah-marah, melainkan agar menteri kabinet berkerja lebih keras lagi dalam menangani pandemi virus corona.
Menanggapi hal itu, Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah menyatakan, setidaknya ada dua hal untuk membaca pernyataan atau klarifikasi Jokowi tersebut. Pertama, Jokowi ingin menganulir agenda reshuffle kabinet dan membubarkan lembaga yang pernah ia sampaikan. Sebab, langkah tersebut tidak lantar dilakukan jika para menteri telah bekerja lebih baik secara instan.
"Kekecewaan itu tetap ada, termasuk penilaian presiden terhadap lembaga yang tidak produktif," ujar Dedi saat dihubungi SINDOnews, Rabu (15/7/2020).( )
Kedua, kata Dedi, bisa saja pasca kemarahan itu presiden menerima tekanan dari Partai politik koalisi sebagai penyuplai menteri agar tidak ada pergantian.
"Sebagai kepala negara sekaligus pemerintah, semestinya presiden konsisten, agar statement presiden dapat menjadi pijakan publik untuk percaya," tutur Dedi menandaskan.( )
Menanggapi hal itu, Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah menyatakan, setidaknya ada dua hal untuk membaca pernyataan atau klarifikasi Jokowi tersebut. Pertama, Jokowi ingin menganulir agenda reshuffle kabinet dan membubarkan lembaga yang pernah ia sampaikan. Sebab, langkah tersebut tidak lantar dilakukan jika para menteri telah bekerja lebih baik secara instan.
"Kekecewaan itu tetap ada, termasuk penilaian presiden terhadap lembaga yang tidak produktif," ujar Dedi saat dihubungi SINDOnews, Rabu (15/7/2020).( )
Kedua, kata Dedi, bisa saja pasca kemarahan itu presiden menerima tekanan dari Partai politik koalisi sebagai penyuplai menteri agar tidak ada pergantian.
"Sebagai kepala negara sekaligus pemerintah, semestinya presiden konsisten, agar statement presiden dapat menjadi pijakan publik untuk percaya," tutur Dedi menandaskan.( )
(abd)
tulis komentar anda